Resep Membuat Kabinet

Bila kementerian utama (bidang ekuin dan polkam) diisi orang-orang yang memiliki rekam jejak dalam keberpihakannya kepada rakyat, maka mudah diterka ke mana arah kebijakan negara tersebut. Pasti bakal mengembangkan perekonomian domestik dengan memaksimalkan SDA dan SDM dari dalam negaranya.

Sebaliknya, apabila pos-pos penting itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki track record sebagai hamba-hamba IMF, Bank Dunia dan para pemilik modal (dari negara luar), bisa dipastikan kebijakan negara tersebut adalah “mengobral” sumber daya alam milik bangsanya demi sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat AS, Inggris, Cina, dll.

Membuat kabinet itu hak prerogatif presiden. Menurut konstitusi memang begitu. Ini diatur dalam pasal 17 ayat 2 UUD 1945: “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

Tapi dalam realitas politik dan pemerintahan modern di muka bumi, “hak prerogatif” itu tinggal mitos dan omong kosong belaka. Sebab sudah jadi kenyataan untuk memenangi pertarungan perebutan kursi kepresidenan, seorang kandidat wajib menggalang dukungan politik dari berbagai faksi, bahkan dari bekas rival-rivalnya. Untuk itu, pasti ada imbalannya.

Makanya jangan heran bila Obama harus mau memberikan kursi menlu kepada Hilary Clinton, pesaing politik utamanya dalam memperebutkan tiket capres AS dari partainya (Demokrat).

Jadi kalau masih ada politisi yang ngomong bahwa presiden adalah pemilik hak prerogatif itu, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia sedang membual, atau, orang ini politisi ingusan kelas kecamatan.

Tidak Semau Gue
Dalam sejarah perkabinetan di republik ini, hanya Soekarno dan Soeharto yang benar-benar pernah memiliki hak prerogatif itu. Tapi jangan salah, meskipun sangat berkuasa pada masanya, baik Presiden RI ke-1 maupun Presiden RI ke-2 itu, tidak sungguh-sungguh menggunakan hak prerogatif dalam pengertian “semau gue”.

Sebab dalam melakukan rekrutmen anggota kabinet, selain mempertimbangkan representasi kekuatan politik dan arah kebijakan pemerintahan, Soekarno dan Soeharto selalu mempertimbangkan representasi kutural, kebhinekaaan. Hal ini bisa dilihat dari komposisi Jawa dan luar Jawa, Muslim dan non-Muslim.

Pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto, presiden RI selanjutnya memang mustahil memiliki hak prerogatif itu. Bahkan KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur, Presiden RI ke-4, bukan saja harus berbagi kekuasaan (menentukan personal anggota kabinet) dengan kelompok Poros Tengah pimpinan Amin Rais, penyokong utamanya dalam memenangi kursi kepresidenan, tapi juga berbagi dengan Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP yang jadi seterunya dalam pilpres 1999 di MPR itu.

Namun demikian, karena memiliki integritas dan visi yang jelas, cara Gus Dur berbagi kekuasaan dalam membentuk kabinet sungguh sangat-sangat berbeda dengan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk posisi-posisi penting seperti Menko Ekonomi, Menkeu, Menlu, Mendagri, Menhan dan Jaksa Agung, Gus Dur memilih sendiri. Juga kementerian baru seperti kelautan dan perikanan. Tidak ada kompromi untuk itu.

Akan tetapi, tidak berarti porsi kementeriaan yang merupakan bagian dari “political deal” merupakan hak suka-suka sekutu politiknya. Gus Dur tetap memberikan kriteria ketat kepada mereka. Dengan catatan: apabila kelak terbukti tidak mampu, performannya buruk dan berperilaku korup, presiden akan segera memberhentikannya.

Benar, dalam membangun kabinetnya, Gus Dur memang seperti manajer pelatih sepakbola (Inggris) menyusun line up kesebelasan klub yang diasuhnya. Pertama-tama, tentu saja, Gus Dur membangun visi misi pemerintahannya. Setelah itu, dengan mudah dia mencari orang-orang yang memiliki karakter kuat untuk menempati posisi-posisi tertentu. Itu sebabnya hampir semua menteri dalam kabinet Gus Dur memiliki karakter.

Tentu saja hal yang tidak boleh dilupakan adalah formasi kesebelasan (kabinet) negara-negara lain, khususnya kawasan ASEAN, yang secara politik dan ekonomi merupakan sekutu sekaligus pesaing utama dalam kompetisi menyejahterakan rakyatnya. Makanya jangan memilih menteri yang hanya jagoan di kandang.

Jadi sebenarnya tidak rumit dan sulit membuat kabinet, kalau presidennya punya visi misi yang jelas, punya integritas dan karakter serta rekam jejak yang kuat dalam keberpihakan kepada rakyatnya.

Sialnya, dalam pilpres langsung rakyat tak bisa membedakan antara integritas dan popularitas, antara macan benaran dan macan kertas! [***]