Guru Honorer dan Pegawai Medis Tak Kena Moratorium CPNS

"Sedang dalam kajian yang mendalam dan akan kami laksanakan awal tahun 2015," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi di Kantor KPK Jakarta, Rabu (5/11).

Yuddy tak menampik kebijakan tentang moratorium penerimaan PNS itu menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya, penolakan dari kalangan Pemerintah Daerah (Pemda). Tapi, dia memastikan, digulirkannya wacana moratorium sudah diikuti dengan pertimbangan matang.

"Moratorium itu untuk melihat satu kebijakan bisa dilanjutkan bisa atau tidak efektif atau tidak," kata Yuddy.

Publik belakangan khawatir diberlakukannya moratorium akan berdampak terhadap penerimaan atau perekrutan bagi guru atau pegawai medis yang masih berstatus honorer. Soal itu, Yuddy tegaskan, guru dan pegawai medis honorer tidak terkena dampak apabila moratorium diberlakukan.

"Yang banyak dikawatirkan 'kan moratorium terhadap guru-guru honorer dan pegawai-pegawai medis (tapi) itu nggak ada moratorium," terangnya.

"Jadi tenang-tenang aja," imbuh Yuddy.

Yuddy menyatakan lagi, kebijakan moratorium itu sendiri bakal diberlakukan untuk menekan anggaran belanja pegawai.

"Sekarang anggaran untuk biaya belanja pegawai sudah capai 41 persen. itu termasuk besar. Kita perlu moratorium untuk lihat kira-kira bagaimana nanti," terangnya.

Soal target moratorium, Yuddy masih enggan mengungkapkannya. Mengingat pihaknya masih melakukan audit internal.

"Audit organisasi di seluruh kemenerian dan lakukan analisis beban pekerjaan di setiap unit organisasi pemerintahan dari situ akan kita tahu berapa angkanya yang paling pas," tandas Yuddy.[wid]