Penerimaan CPNS 2014 Perlu Distop

"Buktinya, ketika reformasi birokrasi, untuk menghentikan  penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga lima tahun mendatang atau 2019, hingga sekarang tidak terjadi," ujar Budi Jojo kepada Kantor Berita Politik RMOL, pagi ini (Senin, 15/12).
 
Diungkapkannya, ada penyimpangan teknis yang sangat terstruktur dan sistematis dengan cara menggunakan keterbatasan dari infrastruktur yang ada dalam penerimaan CPNS tahun 2014 yang secara umum berlangsung di Indonesia. Hal ini, tidak akan terjadi apabila digunakan sebagai mana mestinya dari fungsi dan optimimalisasi dari perangkat keras dan lunak dari sistem Computer Assisted Test (CAT) yang sudah ada.
 
Menurut Budi Jojo, kelemahan terjadi dengan motode CAT, yakni ketika proses pendaftaran calon pegawai negeri melalui proses yang dinamakan test kompetensi dasar yang dalam hal ini dilaksanakan melalui metode Computer Assisted Test. Di dalam tes kompetensi dasar ini peserta harus menjawab soal-soal yang dilakukan dengan metode bank soal dan diacak dalam beberapa versi soal secara komputer.
 
"Pada beberapa propinsi yang ada, secara terang-terangan oknum dari Badan Kepegawaian Negara, Panda dan lain, mengatur posisi tempat duduk dari peserta komputer, yang mana proses pengacakan soalnya telah diketahui algoritmanya," jelas Budi.
 
Hal lain, lanjut Budi, data dari server soal dana data peserta pendaftaran sudah disinkronisasi sehingga sekalipun peserta menjawab soal dengan salah, akan tetap mendapatkan nilai tertinggi di atas rata-rata nilai ambang batas kelulusan dari peserta lainnya.

"Untuk mengungkap itu agar dibentuk tim investigasi penyelenggaaan teknis CAT 2014," tegasnya.  
 
Kelemahan ini terjadi, ungkap Budi, karena proses pelaksanaan CAT tidak terkoneksi langsung dengan server pusat di Jakarta dan menggunakan office local host. Dimana hasil pengiriman nilai peserta dari tiap daerah dilakukan secara terpisah melalui data manual dengan membawa data dari PC/server data secara manual bukan langsung pada saat test CAT, sehingga pada beberapa daerah kepala daerah menentukan ranking secara sepihak tanpa melibatkan panselnas dan melakukan pengumuman langsung.
 
Budi Jojo juga menjelaskan, dalam proses perangkingan nilai dilakukan secara manual karena keterbatasan dari infrastuktur yang digunakan pada saat ini, yang pada akhirnya, nanti setelah proses penyelenggaraan CAT selesai akan kesulitan dalam menentukan NIP pegawai negeri sipil bagi peserta yang lulus seleksi. Karena data hasil kelulusan ujian CAT terpisah dengan sistem lain di BKN termasuk di antaranya sistem pemberian atau pengurutan NIP pegawai seluruh Indonesia.
 
Untuk itu, ia sangat mendukung usulan Laskar Dewa Rutji yang mendesak  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi  agar sebuah instansi tidak terlalu gemuk.

"Pemberhentian sementara atau peninjauan kembali tes CPNS program 2014, serta instruksi Presiden Jokowi dilaksanakan," ujar pengamat di bidang riset ini. Pasalnya, dengan menyetop penerimaan CPNS, maka anggaran APBN bisa dihemat.[wid]