Poros Maritim Menguat, Ini Cara Menperin Saleh Husin Pacu Industri Galangan Kapal Nasional

Untuk mempercepat, Kementerian Perindustrian mendorong industri di luar perkapalan melakukan diversifikasi dan ikut memproduksi komponen kapal.

"Strateginya, kita rangkul dan dorong pelaku industri mobil, logam, produsen mesin untuk juga memproduksi komponen kapal. Mereka sudah memiliki keahlian dan peralatan," kata Menperin Saleh Husin di Batam, Minggu (21/6).

Menperin berada di Batam untuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo mengunjungi industri galangan kapal di Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Menko Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Kepri Muhammad Sani.

Industri komponen kapal ini diharapkan dapat mengiringi penguatan industri galangan kapal. Karena industri galangan kapal nasional akan terus tumbuh sejalan penguatan sektor maritim. Untuk diketahui, sejak Januari 2015 lalu juga telah terbentuk Asosiasi Industri Komponen Kapal Indonesia (AIKKI).

"Pertamina sudah memasukkan pesanan kapal ke galangan-galangan kita. Begitu juga kapal ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan). Ini menggerakkan industri kita," lanjut Menperin.

Di galangan PT Anggrek Hitam misalnya, tengah dibangun dua kapal tanker milik Pertamina, MT Parigi dan MT Pattimura yang masing-masing berbobot mati 17.500 DWT. Saat ini, BUMN minyak dan gas itu sedang membangun 10 kapal tanker di beberapa galangan kapal di Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap industri perkapalan.

Tentang program penguatan industri perkapalan nasional tersebut, Menperin Saleh Husin memaparkan program insentif fiskal yang berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen kapal yang tertuang dalam PMK nomor 249/PMK011/2014.

Selain itu, juga diperkuat melalui PP 146/2000 jo PP 38/2003 tentang fasilitas fiskal untuk impor dan atau penyerahan kapal laut, pesawat udara, kereta api dan suku cadangnya.

"Saat ini sedang diproses pembentukan RPP pengganti PP 38/2003 yang akan mengubah fasilitas PPN dari dibebaskan menjadi tidak dipungut," lanjut Menperin.

Menurut Saleh Husin, meskipun fasilitas tetap diberikan hanya kepada pengguna armada kapal, namun galangan kapal dapat menikmati fasilitas ini dengan mengkreditkan pajak masukan.

Terkait RPP itu, Direktur Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Hasbi Assiddiq Syamsudin mengatakan, draft tersebut kini sudah berada di Setneg.

"Kita optimistis segera menjadi PP dan mulai berlaku untuk mengakselerasi industri kita," ujar Hasbi.

Sementara itu Presiden Jokowi menegaskan keyakinannya, bahwa industri galangan kapal nasional mampu membangun seluruh kebutuhan kapal.

"Saya akan kumpulkan kementerian terkait dan BUMN seperti Pertanian serta PGN. Saya akan larang memesan kapal ke luar negeri karena kita sendiri mampu," tegas Presiden.

Dirinya juga akan mengumpulkan data yang mendetail tentang kemampuan produksi kapal dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasional. Kepada investor asing menurut Jokowi, juga akan diarahkan memesan kapal di galangan Indonesia.

"Saya mendukung industri galangan kapal nasional, baik di Batam maupun wilayah lainnya. Soal tingkat komponen yang belum seluruhnya dari dalam negeri, akan terus ditingkatkan," ungkap Jokowi.

Jenis kapal yang telah mampu diproduksi oleh industri perkapalan nasional antara lain kapal curah (bulk carrier) sampai dengan 50 ribu DWT, kapal ferry Ro-Ro sampai 19 ribu DWT, tanker 30 ribu DWT, landing craft tank, LPG carrier, kapal penumpang, kapal patroli cepat dan lain-lain.

Maraknya pesanan dan dibukanya tender kapal oleh pemerintah dan BUMN juga menjadi harapan pelaku industri mengoptimalkan kapasitas produksi. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan, saat ini utilitas galangan kapal nasional sebesar 60 persen.

"Dengan pengadaan kapal oleh pemerintah, kami yakin utilitas bisa 100 persen," ujar Eddy.

Pihaknya saat ini juga tengah menyusun rincian komponen kapal yang dibutuhkan agar mendapat fasilitas fiskal. Begitu juga dengan komponen kapal yang sudah mampu diproduksi dalam negeri namun belum sepenuhnya terpenuhi.

Terkait dengan Kawasan Industri Maritim, Kemenperin juga memacu pengembangan kawasan khusus industri perkapalan. Bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur, Kemenperin menetapkan wilayah utara Lamongan sebagai kawasan khusus industri perkapalan. Area yang disediakan pada tahap awal seluas 200 hektare. Tiga perusahaan yang telah beroperasi di Lamongan adalah Lamongan Marine Industry, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, serta Lamongan Integrated Shorebase.

Untuk di luar Pulau Jawa, Kemenperin menetapkan kawasan industri Tanggamus, Lampung untuk dikembangkan sebagai kawasan industri maritim (KIM). Tanggamus merupakan satu dari 13 kawasan industri luar Jawa  yang akan difasilitasi pembangunannya oleh pemerintah pusat.

"Luas lahan mencapai 3500 hektare dan akan dibangun galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri pendukung dan logistik," terang Menperin Saleh Husin. [did]