Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengaku terkejut dan menyebut kebijakan itu tanpa mata hati. Menurut dia, Presiden Jokowi harus menegur langsung Menteri Yuddy.
"Rencana itu tidak menghargai pengorbanan PNS selama ini yang telah mengabdi, termasuk yang bertugas di daerah perbatasan," ujar Emrus kepada wartawan, Jumat (3/6).
Emrus lantas bercerita pernah didatangi oleh salah satu dari tim suatu kementerian yang bertugas di Kabupaten Boven Digoel. Diceritakan bahwa nyawa mereka pernah terancam ketika bertugas ke daerah terpencil karena perahu yang ditumpangi bocor dan terombang-ambing di tengah laut.
"Bila kita perhatikan, empat kuadran itu hanya berlandaskan rasional yang memandang PNS sama dengan faktor produksi yang sangat tidak humanis," kritik Emrus.
Nasib jutaan PNS juga sepatutnya tidak berada di tangan seorang Yuddy Chrisnandy sebagai MenPAN RB. Jika untuk tujuan produktivitas, pemerintah seharusnya melakukan pembinaan melalui pendidikan, pelatihan dan pembimbingan.
Emrus bahkan menuding, bisa saja menjelang Pilpres ada penerimaan PNS dengan berbagai alasan dan argumentasi.
"Jika hal tersebut terjadi, maka itu dapat disebut sebagai penanaman modal politik pencitraan," tandasnya
.[wid]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: