Komisi I Hindari Dikotomi TNI-Polri Untuk Kepala BIN

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu pagi (3/9).

"Surat sudah masuk dan langkah berikutnya akan dibacakan dulu di forum paripurna, setelah itu ditugaskan ke komisi I dan baru bisa menggelar fit and proper test. Ada kemungkinan fit and propers test akan dilakukan dua minggu lagi," jelas Meutya.

Dia katakan, Komisi I menyambut baik pencalonan dari Presiden Joko Widodo tanpa melihat latar belakang calon itu TNI atau Polri.

"Secara umum DPR menyambut baik. Bagaimana DPR melihat sosoknya? Saya mungkin ingin hindari dikotomi TNI atau Polri di tubuh BIN karena BIN ini institusi sipil," tegasnya.

Dia juga tegaskan, "bahasa" di dalam UU 17/2011 tentang intelijen negara menyebut Kepala BIN diberhentikan dan diangkat oleh Presiden atas pertimbangan DPR.

"Presiden ajukan satu nama. Bedanya dengan Panglima TNI, butuh persetujuan DPR. Tapi kalau kepala BIN hanya butuh pertimbangan," jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya penempatan seseorang di jabatan Kepala BIN tidak membutuhkan pertimbangan atau persetujuan DPR.

"Sebelumnya sepenuhnya hanya hak presiden, jadi sekarang ini baru akan kedua kali kita gelar uji kelayakan calon Kepala BIN, sebelumnya Pak Sutiyoso," tambahnya. [ald]