Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Ketum PPP: Status WNI Sukanto Tanoto Layak Dicabut

LAPORAN:
  • Kamis, 15 September 2016, 20:38 WIB
Ketum PPP: Status WNI Sukanto Tanoto Layak Dicabut
Sukanto Tanoto/Net
Pernyataan konglomerat Sukanto Tanoto dalam tayangan di media sosial Youtube berjudul "RGE Chairman Sukanto Tanoto shares his story" yang dipublikasikan pada 20 Januari 2015 menuai keprihatinan.

"Kami prihatin atas adanya pernyataan yang dilakukan orang yang selama ini sudah meraup keuntungan ekonomi dari kehidupannya di Indonesia tapi mengeluarkan pernyataan seperti itu," jelas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Jakarta, Kamis (15/9).

Dalam tayangan tersebut Sukanto Tanoto menyatakan bahwa Indonesia hanya dipandang sebagai "ayah angkat" sementara ayah kandungnya adalah China.

Menurut Romi, pernyataan tersebut anasionalis dan tidak bertanggungjawab. Pernyataan tersebut juga tidak patut disampaikan oleh WNI yang jelas-jelas dalam hidupnya mendapatkan keuntungan ekonomi yang berasal dari Indonesia. Karenanya, Romi akan mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk terus mempertebal nasionalismenya dengan program bela negara.

"Ini jelas sikap anasionalis dan layak dicabut kewarganegaraannya sehingga tidak memunculkan Sukanto Tanoto-Sukanto Tanoto lainnya," tegasnya.

Terkait harta Sukanto Tanoto yang ditengarai lebih banyak disimpan di China, Romi meminta agar PPATK dan aparat pajak perlu melakukan penelisikan terhadap kewajibannya. Apalagi, saat ini ada program Tax Amnesty yang gencar dilakukan pemerintah. Sesuai UU, ujar Romi, bagi pengemplang pajak dikenakan paksa badan (gijzeling) untuk menyelesaikan pajak-pajak yang dikemplang.

"Kalau tidak bersedia membayar maka cabut seluruh izin perusahaan, dan cabut kewarganegaraanya," tegasnya.

Wakil Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Riza Patria mengaku prihatin dengan pertanyaan konglomerat Sukanto Tanoto.

"Tentu prihatin dengan pernyataan yang disampaikan Sukanto Tanoto. Pernyataan itu bisa berbahaya," kata dia.

Menurut Riza, pernyataan Sukanto Tanoto yang menyebut Indonesia sebagai ayah angkat dan China sebagai ayah kandung akan berbahaya. Karena dengan pernyataan tersebut akan memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu pernyataan Sukanto Tanoto akan menimbulkan masalah yang buruk ke depannya.

"Pernyataan Sukanto Tanoto akan memperlebar jurang antara pribumi dan non-pribumi," papar Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Selain prihatin, Riza juga mengaku penyataan tersebut di luar nalar. Apalagi selama ini Sukanto Tanoto mencari penghidupan di Indonesia. Oleh karenanya Sukanto Tanoto harusnya menjadikan Indonesia sebagai ibu pertiwi atau ibu kandung, bukan malah menyebutnya sebagai ayah angkat.

"Semua warga negara Indonesia harus menjadikan Indonesia sebaga ibu pertiwi, ibu kandung, bukan ayah angkat," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Riza juga menyayangkan jika ternyata harta Sukanto Tanoto yang didapat dari Indonesia ditengarai disimpan di China. Oleh karena itu dengan program Tax Amnesty petugas pajak bisa menarik harta atau aset Sukanto Tanoto atau konglomerat lainnya yang diduga menyimpan hartanya di luar negeri. Apalagi saat ini Indonesia sedang membutuhkan banyak anggaran untuk bisa mensejahterakan rakyat.

"Alangkah tidak bijak semua yang didapat di Indonesia tapi justru ditengarai ditaruh di luar negeri. Itu satu perbuatan yang tidak bijaksana. Harusnya harta dan asetnya ditanam di Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, terkait perusahaan Sukanto yang juga terlibat penggelapan pajak dan telah dihukum denda Rp 2,5 miliar, Riza mengungkapkan, hal tersebut menjadi bukti bahwa Sukanto Tanoto dan perusahaan lain juga menjadi pengemplang pajak. Sehingga selama ini Sukanto Tanoto hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Indonesia tapi tidak melalukan kewajibannya dengan membayar pajak.

"Ini satu contoh pengusaha yang tidak memberikan contoh yang baik dan teladan. Harusnya sebagai pengusaha yang berhasil yang memperoleh kekayaan besar di indonesia mengivestasikan di Indonesia dan melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," jelasnya. [sam]
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA