Pasalnya, hal tersebut pula dipicu oleh kondisi masyarakat yang saat ini berdaya beli rendah, akibat dari kondisi ekonomi yang masih belum stabil di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.
"Jokowi perlu mengevaluasi kebijakan tersebut karena berimbas kepada rakyat golongan menengah kebawah dan kategori miskin, karena kebijakan menaikkan tariff pengurusan kendaraan bermotor yang dibuat oleh pemerintah tidak disusul dengan solusi konkret agar kebijakan tersebut tidak serta merta membuat rakyat sengsara," kata pemerhati sosial dan politik, Panji Nugraha, Rabu (4/1).
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia ini menilai, Presiden Jokowi harusnya bisa lebih merasakan penderitaan rakyat yang kian hari kian sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Untuk itu, lanjut Panji, sebaiknya janganlah membebani rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, karena hakekatnya fungsi pemerintah adalah untuk membahagiakan rakyat dengan kebijakan-kebijakan populis yang tidak menyusahkan rakyat.
"Seharusnya pemerintahan Jokowi di tahun baru 2017 ini memberikan hadiah terbaik bagi rakyat, bukan memberikan hadiah berupa pil pahit untuk rakyat. Karena secara politik kebijakan-kebijakan Pemerintah Jokowi yang tidak pro rakyat secara otomatis akan mengurangi rasa kepercayaan terhadap pemerintah terlebih dari berbagai kasus dan kebijakan-kkebijakan selama ini yang diamati secara serius oleh rakyat," tutup Panji.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Kebijakan menaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat mendapat protes keras publik. 
