Jokowi Dan Menkeu Sri Jangan Permainkan Rakyat!

Belum lama tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) untuk pertamax naik, menyusul lagi tarif penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Lucunya Presiden Jokowi malah mempertanyakan kenaikan STNK dan BPKB yang berlaku per hari ini  (Jumat, 6/1). Jokowi menyebut kenaikan tarif hingga 300 persen membebani masyarakat.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat dikonfirmasi ngeles kenaikan itu bukan dari instansinya.

Ketua LSM Mata Rakyat Beradab (Marada) Bennie Akbar Fatah,  sungguh menyakitkan  hati rakyat.

"Sangat tidak masuk akal rasanya kalau Jokowi selaku presiden malah tidak tahu. Begitu juga klarifikasi pihak Menkeu," tegas Ketua LSM Mata Rakyat Beradab (Marada) Bennie Akbar Fatah kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Bennie, bantahan Kapolri masih bisa diterima karena tidak ada kaitan dengan pemasukan uang STNK. Beda halnya dengan presiden dan menkeu.

"Jangan mempermainkan rakyat kecil. Sebab tekanan yang mereka rasakan sangat berat.  Bertahan saja dari terpaan naiknya harga kebutuhan pokok sulit," kata pendiri Klinik Hukum Merdeka ini.

Kini masyarakat dihantui isu kenaikan premium dan solar.

"Saya dengar begitu. Tapi kan belum ada keterangan resmi dari pemerintah. Seharusnya pemerintah mengantisipasi suara-suara sumbang yang merugikan rakyat. Kalau  tidak dilakukan, berarti antisipasi pemerintah lemah," kritiknya.

Bennie memprediksi kenaikan harga kebutuhan pokok tidak tertutup kemungkinan terjadi dikarenakan para pengusaha dan pedagang kuatir dengan ketidakjelasan kebijakan  pemerintah.

"Mereka tidak mau mengambil resiko dan mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga barang-barang. Dan pemerintah tidak bisa mengontrol kenaikan harga. Ya lemah mengantisipasi situasi,"  kata Bennie lagi.[wid]