Pemerintah Apresiasi Pengambilalihan Pemanduan Kapal Selat Malaka

"Itu (pemanduan kapal) lebih bagus, karena wilayah kita lebih banyak. Kenapa tidak," kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan, Kamis (12/4).

Selama ini, pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura dikuasai otoritas Singapura dan Malaysia. Melalui proses dan perjuangan panjang, layanan jasa pemanduan akhirnya dilakukan penuh oleh Indonesia. Selain secara wilayah berada di Indonesia atau menyangkut kedaulatan NKRI, dengan diambilalihnya jasa pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura diharapkan juga dapat memberi pemasukan negara.

Namun demikian, Luhut belum bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Karena peresmian jasa pemanduan kapal juga baru dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 10 April lalu. Yang jelas, langkah Kemenhub sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo mengenai tol laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Diketahui, Menhub Budi meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Dia mengungkapkan pelayanan jasa pemanduan oleh pemerintah Indonesia ini melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang.

Kemenhub mengkaji dan menginventarisir permasalahan yang selama ini dihadapi di Selat Malaka. Di meja perundingan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah mendudukkan permasalahan Selat Malaka dari sisi hukum. Dua negeri jiran itu akhirnya kalah di meja perundingan, dan tidak bisa menyangkal jika Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan NKRI.

"Hari ini tidak terasa kita sudah mengambil alih pekerjaan yang selama ini praktis tidak dikelola dengan baik. Padahal bidang ini sangat strategis dari segi kedaulatan indonesia, keamanan dan dari segi ekonomi. Saya pikir selayaknya kita lakukan kegiatan ini," jelas Budi. [wah]