Usul Pencabutan Cekal Rini Belum Sampai Di Bamus DPR

“Enggak tahu, enggak tahu saya,” kata Wakil Ketua Bamus DPR Benny K Harman kepada Rakyat Merdeka, Jumat (12/5) malam.

Politisi Demokrat ini merasa tidak pernah membahas permintaan Komisi VI soal pencabutan cekal terhadap Rini yang sudah terjadi sejak Desember 2015.

Selama ini, Komisi VI DPR sebenarnya sudah gencar meminta pencabutan cekal Rini kepada Pimpinan DPR. Komisi VI merasa cekal yang diberlakukan berdasarkan rekomendasi Pansus Pelindo II itu justru merugikan DPR dan menguntungkan Rini.

Akibat pencekalan itu, Komisi VI tidak bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kementerian BUMN. Rini pun menjadi keenakan karena bebas mengeluarkan kebijakan tanpa ada kewajiban rapat dengan DPR.

Komisi VI sempat senang mendengar pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut bahwa usulan pencabutan cekal Rini telah ditindaklanjuti di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR awal Mei lalu.

“Suratnya (permohonan pencabutan cekal Rini) itu seingat saya sudah lama dan Pimpinan DPR hanya meneruskan ke Bamus. Cuma kan masih ada Pansus Pelindo II dan ini belum selesai bekerja,” ucap pentolan Gerindra ini, beberapa waktu lalu.

Benny K Harman enggan mengomentari panjang masalah pencekalan Rini ini. Benny juga mengaku tidak tahu sama sekali mengenai adanya pengajuan pencabutan cekal terhadap Rini seperti yang dijelaskan Fadli Zon.

Anggota Bamus Firman Soebagyo juga belum mengetahui adanya agenda pembahasan di Bamus terkait nasib Rini. Selama masa sidang lalu, dia memastikan belum ada pembahasan mengenai itu. Untuk saat ini, juga tidak bisa melakukan pembahasan sebab semua Anggota DPR sedang tidak berada di Senayan.

“Kami lagi reses semua. Jadi, belum ada pembahasan di Bamus. Ini saya lagi di Dapil (Daerah Pemilihan), kunjungan reses terkait program bantuan dari Komisi IV,” ucap politisi senior Golkar ini. [ian]