Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Fathan Subchi : Jelang Lebaran, Pemerintah Harus Stabilkan Harga Sembako

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Jumat, 09 Juni 2017, 21:33 WIB
Fathan Subchi : Jelang Lebaran, Pemerintah Harus Stabilkan Harga Sembako
Fathan Subchi/RMOL
rmol news logo Harga sembilan bahan pokok (sembako) selalu melonjak tinggi menjelang lebaran. Pemerintah harus rajin melakukan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR Fathan Subchi melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (9/6).

Untuk itu, Fathan mendesak pemerintah terus menggencarkan operasi pasar murah menjelang hari raya Idul Fitri. Penyebabnya, harga sembako selalu menjulang tinggi di momen hari besar umat islam itu.

"Jangan sampai situasi ekonomi sulit ini rakyat masih dibebani harga sembako yang tinggi," ujar Fathan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ‎di pasar-pasar yang selama ini menjadi sentra penjualan sembako di sejumlah kota besar di Indonesia.

"Bila harga (sembako) di sentra-sentra penjualan stabil, maka otomatis harga di pasar-pasar yang lebih kecil akan murah," ujarnya.

Selain itu, Fathan juga menghimbau, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ‎harus turut memantau harga sembako di sejumlah pasar. Bila ada harga sembako yang melonjak, tim harus bergerak untuk mencari penyebab harga tersebut naik.

"Kalau diperlukan di pasar tersebut langsung digelar pasar murah," imbuhnya.
 
Dengan terus mengontrol harga di sejumlah sentra-sentra ‎penjualan sembako, kata dia diharapkan inflasi menjelang lebaran bisa dikendalikan dengan baik.

Tidak hanya itu,  Fathan juga mendesak agar  Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang telah dibentuk Polri dan juga Polda di seluruh Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok. ‎

Bila ditemukan harga naik tinggi, kata Fathan ‎Satgas  bisa langsung berkoordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada seperti Kemendagri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.[san]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA