Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

SBY: Pemerintah Harus Ambil Prakarsa Akhiri Pembunuhan Yang Melebihi Batas

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Minggu, 03 September 2017, 04:50 WIB
SBY: Pemerintah Harus Ambil Prakarsa Akhiri Pembunuhan Yang Melebihi Batas
SBY/net
rmol news logo Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta kepada Penasehat Pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi untuk bertindak cepat mengatasi krisis Rohingnya.

"Rohingnya ini masalah yang sangat serius, kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," ujar SBY usai menjadi pembicara kunci Seminar Demokrasi di Asia Tenggara: Capaian, Tantangan dan Prospek yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional HAM Malaysia (SUHAKAM) di Kuala Lumpur sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu (2/9).

Menurut SBY, jika pembunuhan yang secara sistematis terbukyi sedang terjadi seperti bisa menjurus ke pelanggaran HAM berat, "etnis cleansing" atau "genoside". SBY menegaskan, dirinya mengikuti perkembangan di Myanmar sejak masih menjadi presiden. Menurut dia, masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya.

"Saya mengerti masalah Rohingya adalah masalah kompleks bagi Myanmar. Isu ini sangat sensitif bagi Myanmar tetapi meskipun kompleks dan sensitif tidak boleh tidak ada solusi, bagaimanapun harus soluasi. Solusinya, harus adil, bijak, permanen sambil merujuk kepada HAM, nilai demokrasi dan hukum internasional," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut, SBY pun berharap agar konflik Rohingnya jangan sampai menimbulkan gelombang radikalisme dan terorisme serta menjadi konflik antar agama yang dampaknya makin serius.

Untuk itu, ASEAN pun kata SBY harus melakukan sesuatu dan tidak boleh mengatakan ini hanya urusan dalam negeri Nyanmar. Meskipun ASEAN mempunyai tradisi tidak mencampuri negara-negara anggota namun dalam hal ini tidak berlaku.

"Ingat kita punya 'new ASEAN charter'. Jadi 'community' dan dalam piagam itu jelas sekali, semua negara harus hormati demokrasi, HAM dan 'rule of law'. Jadi wajib bagi Myanmar dan semuanya untuk menyelesaikan masalah ini karena sudah menyentuh urusan HAM, 'rule of law' dan demokrasi," kata SBY.

Sejak masih menjabat sebagai presiden, SBY mengaku beberapa kali melakukan komunikasi dengan pemimpin Myanmar, dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain.

"Saya pernah berkunjung ke Myanmar dengan agenda utama Rohingnya. Indonesia sudah melakukan bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan. Kami tidak masuk politiknya, waktu itu saya sampaikan agar laksanakan demokrasi dan tangani Rohingya," tegas SBY.

SBY pun berharap Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi bisa bertindak lebih dari hanya sekedar pernyataan tegas.

"Harus mengambil prakarsa bersama pemimpin lain agar segera mengambil prakarsa untuk mengakhiri pembunuhan yang sudah melebihi batas. Harapan saya kepada Ibu Aung San Suu Kyi, dunia sudah menobatkan beliau sebagai tokoh perdamaian, banyak harapan kepada beliau. Sekarang saatnya menunjukkan 'wisdom' beliau," demikian SBY.[san]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA