Selain itu, ego sektoral dewas juga dinilai tinggi sehingga membuat regulasi yang dikeluarkan oleh dewas dan dirut kerap berbenturan.
"Dewas juga gajinya besar tapi kerjaannya loyo," ujar anggota Komisi IX Irma Suryani kepada wartawan, Kamis (30/11).
Irma tidak bermaksud mencari-cari kesalahan BPJS-K. Tapi bila ada yang perlu diperbaiki maka berarti harus diperbaiki. Oleh sebab itu, seharusnya dewas mengembangkan kinerja untuk memberikan informasi yang jelas kepada Komisi IX.
"Disampaikan ada 1,8 persen dari dana kelola menjadi biaya untuk direksi BPJS-K, saya minta tolong dewas ini beri info ke kami yang tegas," ujarnya.
"Kemudian seluruh perusahaan kan wajib mendaftarkan ke BPJS tenaga kerja. Nah, kalau mereka tidak daftar seharusnya melaporkan ke Kemenaker agar diberikan punishment," tegas politisi Partai Nasdem tersebut.
[wah]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: