Children in the DPR Korea
Children in the DPR Korea
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Golkar Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bebas Korupsi dan Pro Rakyat

LAPORAN:
  • Rabu, 06 Desember 2017, 20:15 WIB
Golkar Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bebas Korupsi dan Pro Rakyat
Ilustrasi/Net
Partai Golkar ingin penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan akuntabel.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa APBD merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera.

"Kami ingin membangun komitmen dan semangat  untuk menyusun, mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan daerah  secara profesional, transparan dan bertanggungjawab," kata Hetifah, Rabu (6/12).

Ditegaskannya, kegiatan Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar merupakan bagian dari politik legislasi beringin yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh anggota legislatif Partai Golkar seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, menekankan bahwa APBD harus dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan produktif sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Pemda, kata dia lagi, perlu membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terpercaya dan baik untuk mempergunakan pembiayaan dari APBD untuk pelayanan publik atau APBD yang pro rakyat. Pasalnya, kata dia APBD sebanarnya merupakan pedoman pembangunan yang harus disusun dengan partisipatif dan transparan.

"Penyusunan juga perlu memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Tapi yang tak kalah penting, kebijakan-kebijakan yang hendak diambil juga perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional. Sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan," jelas Hadi.

Kemendagri, kata Hadi, terus berupaya keras mengatasi berbagai masalah dalam penyusunan hingga implementasi APBD yang disebabkan regulasi dan birokrasi yang buruk, kegagalan desentralisasi hingga penegakan hukum yang lemah.

"Kami mencoba mengatasi berbagai permasalahan dengan mendorong sistem e-planning, penguatan PTSP, mendorong e-government, smart city, peningkatan kapasitas APIP, hingga bekerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi," tukasnya. [sam]
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA