Menurut Eko korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, sumber daya manusia dalam lembaga pemerintahaan itu juga ikut dirugikan. Sebab lanjut Eko, untuk mendapatkan sosok sekalas Dirjen dan pegawai eselon, perlu waktu yang lama. Sehingga, jika ada yang terjerat kasus korupsi, tentu hal itu menyulitkan suatu lembaga untuk mencari penggantinya.
"Kalau ada orang korupsi terus ditangkap, itu sudah telat. Karena korupsinya sudah terjadi. Kemudian kita kehilangan orang bagus," ujarnya saat menghadiri Sarasehan Pengawasan bertema Pengendalian Gratifikasi dalam Upaya Membangun Budaya Bersih dan Berintegritas di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/12).
Lebih lanjut Eko menilai kasus korupsi disebabkan dua faktor. Pertama, karena ada kebutuhan, karena kebutuhan tidak bisa dihindari. Kedua karena ada kesempatan.
"Kalau jadi pejabat publik permintaannya banyak, yang dicegah adalah mengurangi kesempatan semaksimal mungkin," terangnya.
Untuk meminimalisir kesempatan, politisi PKB itu, menekankan upaya preventif di Kementerian PDTT. Tujuannya, dapat mencegah terjadinya kasus korupsi.
"Jadi saya minya dilakukan random audit di setiap satker secara masif. Saya juga libatkan KPK. Tujuannya kalau teman-teman mau berbuat aneh-aneh, mikir beberapa kali," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian PDTT menjadi sorotan ketika anak buah Eko, Sugito, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 26 Mei lalu.
Apalagi, Inspektur Kementerian PDTT itu juga dipercaya menjabat Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lembaga terkait.
[nes]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Indonesia, Eko Putro Sandjojo mengaku geram dengan adanya tindak pidana korupsi yang masih berjalan di lembaga pemerintahan. 
