Politisi muda Partai Golkar ini menilai, target 5 juta sertifikat lahan itu tidak dibarengi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN). Padahal, penguatan SDM itu sangat penting agar program itu dapat berjalan baik.
"Sejauh ini, dukungan SDM-nya masih belum seimbang dengan target yang ditetapkan. Misalnya, apakah juru ukur tanah di setiap daerah sudah berimbang dengan target yang ditetapkan, ungkap Ace kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/1).
Menurut Ace, adanya sertifikat tanah di tangan masyarakat bakal membuka ekonomi baru di beberapa daerah. Dengan sertifikat itu, masyarakat memiliki akses untuk meminjam modal kepada Bank.
Hal itu jugalah yang membuat Ace meminta Kemen ATR/BPN lebih meningkatkan jumlah sumber daya aparatur untuk mendukung program yang sangat strategis ini. Dia tidak ingin program yang bagus itu terganjal gara-gara SDM yang kurang.
"Orang jadi memiliki kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Tanah itu bisa digunakakan untuk usaha dan lain-lain," jelasnya.
Sebelumnya tahun 2017, Kemen ATR/BPN berhasil menerbitkan 5,42 juta sertifikat tahan untuk masyarakat. Namun baru 4,2 juta sertifikat yang terdistribusi ke masyarakat. Salah satu alasan kurang terealisasinya target terkait dengan adanya sengketa tanah.
Meski begitu, Pemerintah optimistis dapat memenuhi target sebanyak 7 juta sertifikat di tahun ini. Sertifikasi tanah dilakukan melalui beberapa tahapan. Di antaranya pengukuran, pengumpulan data yuridis, pendaftaran, serta pemetaan tanah.
[nes]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily menganggap Pemerintah terlalu ambisius dalam membuat target mendistribusikan 5 juta sertifikat lahan kepada masyarakat. Buktinya, tahun lalu, masih tersisa sekitar 1 juta sertifikat lahan yang belum terdistribusikan kepada masyarakat. 
BERITA TERKAIT: