Komisi II DPR Terima Laporan ASN Mobilisasi Dukungan Untuk Menangkan Cakada

Anggota Komisi II DPR Mohammad Hatta menjelaskan mobilisasi dukungan yang dilakukan sangat terstruktur hingga ke aparat desa. Hal ini juga yang menjadi keluhan dari Bawaslu daerah.

"Sesuai dengan Undang-Undang Desa Pasal 66 ayat 1, kepala desa dan perangkat desa digaji oleh negara. Artinya tidak ada lagi hak Pemda memobilisasi mereka. Namun sampai saat ini, hal seperti itu masih banyak terjadi. Ini menjadi catatan kami," ujar Hatta dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/1).

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, dari penelusuran diketahui para ASN terpaksa melakukan hal tersebut lantaran pimpinannya kembali mencalonkan diri di Pilkada 2018 atau mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu.

Mereka, sambung Hatta merasa terintimidasi oleh beberapa pasangan calon yang memang sudah mulai mengarahkan pilihannya.

Untuk itu jugalah, Hatta meminta Kapolri Tito Karnavian dan Mendagri Tjahjo Kumolo ikut ambil bagian dalam menekan mobilisasi dukungan dari para petahana atau ASN yang mencalonkan diri.

"Tidak ada hak Pemda untuk mengatur-atur mereka sampai pada tingkat mobilisasi untuk kemenangan Pilkada, dan itu masih menjadi masif di daerah-daerah," papar Politkus PAN itu. [nes]