Fadli Jadikan Kasus Asmat Sebagai Senjata

Kata Fadli, kalau Pemerintah sigap, kasus tersebut tidak akan terjadi.

"Harusnya Pemerintah bisa mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Asmat. Apalagi pemerintah sendiri telah menyampaikan bahwa gejala KLB ini telah berlangsung sejak September 2017,” ucap pentolan Gerindra ini.

Sejak pertengahan 2017, lanjut dia, publik telah disuguhi data tentang tingginya gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Bukan hanya di pelosok Papua, penderita gizi buruk juga ada di Jawa. Sayangnya, Pemerintah adem-adem saja. Alhasil, kasus Asmat pun terjadi.

Fadli menduga, hal ini terjadi lantaran Pemerintah terlalu fokus dan jorjoran dalam membangun infrastruktur. Fokus Pemerintah itu membuat hal-hal lain yang amat penting terlupakan. Dengan ada kasus Asmat, dia pun meminta agar kebijakan membangun infrastruktur itu dievaluasi.

"Tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius Pemerintah (terhadap pembangunan infrastruktur," tegas dia.

Kata Fadli, gizi buruk merupakan kenyataan di depan mata. Sedangkan kebutuhan infrastruktur bersifat jangka panjang. Karenanya, ia meminta Pemerintah segera mengubah haluan prioritas pembangunan. Pembangunan SDM tidak boleh diletakkan di belakang pembangunan fisik atau di bawah pembangunan infrastruktur.

"Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk akan memengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya atau hingga usia 6 tahun. Jika balita yang mengalami gizi buruk tak segera diintervensi, ia akan menjadi generasi yang hilang," tutur dia.

Selain penanganan intensif, lanjut dia, Pemerintah juga harus segera memperbaiki infrastuktur kesehatan di Asmat. Sebab, dari data yang yang ia peroleh, dokter yang ada di Asmat hanya 12 orang. Dari 16 Puskesmas yang ada, hanya tujuh yang mempunyai dokter.

"Jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana tidak memadai. Sesudah penanganan KLB, perlu dipikirkan bagaimana memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua. Sebab, penanganan gizi buruk tak bisa dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, perlu edukasi efektif terhadap masyarakat di sana," tandasnya. [nes]