Untuk itu, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto berharap sinergitas antar kementerian dalam menanggulangi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Papua bisa dijadikan percontohan untuk penanganan daerah-daerah lain yang berpotensi mengalami kasus serupa.
"Sesuai arahan KSP, integrasi program di Asmat menjadi piloting dan harus direplikasi untuk kasus serupa atau pada daerah bermasalah dan berpotensi bermasalah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (23/3).
Di satu sisi, dia meminta kepada sejumlah daerah untuk bisa tanggap saat mendapati masalah sosial dasar masyarakat.
"Kita mendorong daerah menyadari itu sebagai masalah, karena ini otonomi daerah. Pemberdayaan di daerah itu sendiri harusnya terus dioptimalkan,†lanjutnya.
Untuk kasus di Asmat, Kemenkes masih fokus dalam melakukan pemulihan pasca pencabutan KLB gizi buruk dan campak di Asmat pada pertengahan Januari lalu. Tahap pemulihan ini ditargetkan selesai hingga akhir 2018 mendatang.
"Sekarang kita sedang fokus untuk melakukan sweeping ulang, tidak hanya balita tetapi juga orang dewasa dan ibu hamil. Kali ini tidak hanya campak, tapi imunisasi lengkap," jelasnya.
Senada dengan itu, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menilai bahwa penanganan krisis Asmat yang dikordinasikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menjadi pelajaran kordinasi antar kementerian.
Dia berharap peningkatan kualitas koordinasi dan sinergitas tersebut bisa terus ditingkatkan.
"Pada kasus Asmat kemarin menjadi pelajaran berharga dalam menangani persoalan dari lintas kementerian," ujar Sanusi.
[ian]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sinegitas program antar kementerian dan lembaga yang belum padu sempat membuat penanganan berbagai masalah sosial dasar masyarakat, termasuk kesehatan, tidak optimal. 
