Menurutnya, kasus tersebut bagian dari kewenangan Kemenag. Ia juga meminta Menag Lukman Hakim Saifuddin tidak mengelak tanggung jawab.
"Kemenag harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dari penipuan travel haji dan umroh ini, jadi tidak bisa mengelak," ujar Jazuli Juwani di ruang fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (4/4).
Selain itu, meminta pertanggungjawaban, Jazuli juga menyarankan agar dilakukan evaluasi terhadap Kemenag. Evaluasi wajib dilakukan agar Kemenag tidak melulu balik badan.
"Wajiblah dievaluasi (Kemenag), bukan berarti kemenag boleh cuci tangan, izin travel itu adanya di Kemenag, dimana peran kontrolnya, sampai dimana kontrol itu dilakukan, perangkat kontrolnya itu sudah dibuat atau belum?" cecarnya.
Terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Travel Gate, Jazuli sepakat. Ia saran agar Pansus berjalan dengan efektif, Komisi III DPR sebagai inisiasi Pansus bisa bekerjasama dengan Komisi VIII DPR yang bermitra kerja dengan Kemenag.
"Komisi VIII DPR dan Komisi III DPR harus bekerjasama, karena ini bukan sekedar menyangkut ranah hukum," demikian Jazuli.
[nes]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: