Menurut Jokowi, sebelumnya pemerintah hanya bisa mengeluarkan sertifikat 400-600 ribu per tahun. Cara tersebut akan membutuhkan waktu 130 tahun untuk masyarakat mendapatkan sertifikat.
Namun saat ini pemerintah ingin menggenjot pembagian sertifikat tanah hingga 7 juta sertifikat tanah sepanjang 2018.
"Kalau saya ditanya gimana caranya? Itu urusan menteri, saya hanya instruksikan saja, kalau tidak bisa saya ganti," ujar Jokowi di acara GK Center di hotel Puri Begawan, Bogor, (7/4).
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan dengan mempercepat pembagian sertifikat tanah masih saja ada program tersebut mendapat kritikan. Namun bukan berarti pemerintah anti terhadap kritik. Menurutnya, kritik seharusnya memberikan solusi dan bukan sekedar kritik.
"Kita itu boleh mengkritik, tapi orang itu harus ngerti mana yang kritik mana yang mencemooh. Mana yang kritik mana yang nyinyir beda lagi. Mana kritik mana fitnah. Semua itu harus berbasis data kalau kritik untuk carikan solusi alternatif," ujarnya.
[nes]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: