Walhi Minta KLHK Tegas Soal Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan

Menurutnya jika hasil penyelidikan telah rampung, KLHK harus melakukan upaya hukum baik melalui pidana maupun perdata. Sebab kerugian yang diakibatkan tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga masyarakat sekitar.

"Penegakan hukum harus dijalankan, entah nanti larinya ke pidana, perdata atau pelanggaran administrasi, " ujarnya dalam diskusi bertema 'Lingkungan Rusak akibat tumpahan minyak di balikpapan, what next?' di KAHMI Center, Jakarta, Jumat, (20/4).

Lebih lanjut Edo meminta pemerintah untuk transparan terhadap hasil penyelidikan dengan cara mengumumkan kepada masyarakat. Mulai dari pihak yang bertangung jawab hingga pelaku dibalik tumpahan minyak.

"Kalau penyelidikan dilakukan dengan cepat, pemerintah segera mengumumkan apa penyebab pastinya, dan berapa kerugian yang ditimbulkan, dan berapa kerugian yang dialami masyarakat, dan apa sanksi yang akan diberikan pada pelaku," ujarnya.

Edo menambahkan agar kejadian serupa tidak terulang, pemerintah perlu mendorong pengaturan zonasi di perairan maupun pesisir. Menurutnya setiap provinsi wajib memiliki aturan terkait rencana zonasi wilayah pesisir.

"Jangan hanya perairan, jalur mana yang bisa dilewati dan tidak, wilayah mana juga perlu diatur. Saya kira itu harus didorong untuk agar wilayah pesisir ini bisa diatur secara hukum agar tidak terjadi lagi," pungkasnya.  [nes]