Komisioner KPU: Kicauan Karni Ilyas Bisa Menyesatkan

Sebab dalam kicauan itu, Karni yang menyadur kutipan pemimpin Uni Soviet (saat ini Rusia), Joseph Stalin terkesan menyepelekan partisipan pemilu yang memberikan suara ke tempat pemungutan suara (TPS), termasuk KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Saya tidak tahu apa maksud Karni Ilyas, atau dalam konteks apa Ia mengutip ucapan Stalin ini. Namun kutipan yang diviralkan itu akan dengan mudah ditelan mentah-mentah oleh pihak-pihak yang memang berniat mendelegitimasi KPU. Dalam konteks pemilu di Indonesia saat ini, kutipan itu sudah tidak relevan, cenderung ngawur, dan menunjukkan ketidaktahuan yang akut atas perkembangan kepemiluan di Indonesia dlm bbrp tahun terakhir,” ujarnya melalui akun Facebook pribadi, Senin (30/4).

Dia menjelaskan bahwa Stalin adalah pemimpin Uni Soviet sejak 1920-an hingga meninggal 1953. Dia menilai kutipan itu tentu diucapkan pada tahun-tahun Stalin berkuasa, saat terlibat perang dingin dengan AS, dan menjadi kritik komunisme kepada sistem demokrasi yang berlaku masa itu.

"Jika diletakkan dlm konteks sekarang tentu tidak relevan. Bahkan jika diterapkan pada konteks Indonesia masa itu pun tidak relevan, karena Pemilu 1955 kita akui sebagai pemilu yang jurdil dan demokratis," jelasnya seperti diberitakan Kantor Berita Pemilu.

Pram melanjutkan, Uni Soviet adalah negara komunis yang pada masa itu tidak mengenal pemilu sebagai mekanisme penggantian kekuasaan.

"Jadi gimana bisa kita tiba-tiba menelan mentah-mentah kritik terhadap pemilu yang disampaikan oleh seorang pemimpin Partai Komunis yang dipilih melalui politbiro, yang sama sekali tidak demokratis itu. Atau, meski kita sangkal, jangan-jangan kita ini penganut komunisme pengidola Stalin?" sindirnya.

Kata Pram, harus diakui bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih belum sempurna. Namun tentu tidak tepat jika dikatakan bahwa KPU bisa menentukan hasil-hasil pemilu. Kutipan itu seolah-olah mengatakan bahwa semua jajaran KPU tidak jujur, curang semua, sama sekali tidak ada pengawasan oleh Bawaslu.

Sementara partai-partai politik juga dicitrakan tidak saling mengawasi satu sama lain, tidak ada media yang menyampaikan informasi kecurangan, dan publik kita bodoh semua.

"Ah, mungkin benar kata orang, antara naif dan bodoh itu hanya beda-beda tipis," tutupnya.

Adapun kicauan dari Karni Ilyas ditulis pada Sabtu (29/4) di akun Twitter @karniilyas. Kicauan itu berbunyi, "orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil dari pemilu". [ian]