"Konflik tanah pensiun TNI-Polri justru sejatinya presiden perlu turun tangan," ujar Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/5).
Fahri menyebut saat ini Jokowi terlalu asyik membanggakan bagi-bagi sertifikat tanah yang baginya hal tersebut adalah tugas sederhana dan bisa diselesaikan seorang lurah.
Menurutnya, komplek rumah dinas TNI itu pun perlu dipastikan statusnya. Banyak keluarga veteran yang harus diperhatikan dan perlu diberikan solusi kalaupun rumah itu harus diambil alih negara.
"Sekarang mau diambil tanah yang sudah turun temurun. Masa kita suruh keluarga (veteran) itu diusir. Diusirnya tanpa alternatif lagi, kan orang jadi gembel," jelasnya.
"Masa veteran enggak diurusin. Harusnya presiden bawa akta ke mereka. Itu namanya politik. Itu selesaikan jangan diem aja. Giliran kayak gini diem aja," tukas Fahri menambahkan.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.