"Pembiaran terhadap neolib merupakan bentuk pemerintah tidak hadir buat kesejahteraan rakyat," ungkap Benny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, (11/5).
Pembiaran ini yang menurut dia terus terjadi dari pemerintahan sebelumnya. Sehingga di era kepemimpinan Jokowi dengan konsep Nawacita mencoba untuk menghilangkan pembiaran tersebut dengan wujud negara hadir di tengah ekonomi rakyat.
Sambungnya, kepentingan petani, nelayan, buruh, dan usaha mikro dan kecil menengah lainnya harus dilindungi oleh negara. Caranya dengan benar-benar menjadikan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian nasional sebagai amanat UUD 45 pasal 33 ayat 1.
"Kalau tidak bisa blunder membawa bangsa kita ke arah neoliberalisme dan kapitalisme. Jadi kita harus serius membangun ekonomi kerakyatan," tandasnya.
Hal itu pula yang diusung oleh Partai Hanura melalui Doktein Sapta Krida hasil Rakernas 2018 kemarin di Pekanbaru.
"Salah satu isi Doktrin Sapta Krida adalah membangun ekonomi beradab, lewat koperasi itulah kita membangun ekonomi kerakyatan yang beradab di setiap daerah," pungkas Benny.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: