"Dia daftar 200 mubaligh, yang lain bagaimana?" tanya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).
Fahri menyebut daftar ratusan mubaligh sebagai kebijakan konyol yang dilakukan oleh orang-rang kurang pekerjaan.
Fahri mengingatkan, tugas pemerintah itu mengawasi konten ceramah. Bukan siapa yang boleh berceramah atau tidak.
"(Rekomendasi ulama) bukan urusan pemerintah, itu urusannya asosiasi mubaligh," tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: