Saya perlu membahas hal ini karena munculnya nama Eggi Sudjana terjadi bersamaan dengan situasi perekonomian kita, sedikitnya merujuk Professor Krugman, pemenang nobel ekonomi dan Professor Cermen Reinhart of Harvard University, berada dalam ambang bahaya. Bahkan, bisa lebih buruk dari situasi krisis 98. Beberapa ekonom lokal, seperti Rizal Ramli, Fuad Bawazier, Sri Bintang Pamungkas dan lain-lain. sudah juga mengambil kesimpulan yang sama.
Krisis dan Revolusi Sosial
Krisis ekonomi yang akan dan sedang melanda kita sudah menjadi bahasan media-media asing dan para ahlinya. Morgan Stanley, sebuah lembaga keuangan, menempatkan Indonesia dalam kelompok 5 negara rapuh (the fragile five club), bersama dengan Turki, India, Brazil dan Afrika Selatan. Kerapuhan ini karena struktur hutang dan investasi yang sangat besar dan memiliki sifat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap asing (dollar), defisit neraca anggaran yang terus membengkak, perdagangan yang mulai defisit, dlsb.
Turkey dan Indonesia mempunyai masalah yang sama, yang menghadapi adanya pemilu dalam waktu dekat. Lebih khusus lagi, adanya keinginan rezim yang berkuasa untuk melanjutkan kekuasaannya dengan poitik populis. Politik populis ini merupakan dilema yang memperlihatkan kontradikasi kebijakan untuk menyenangkan rakyat versus disiplin fiskal yang ketat, di mana yang terakhir ini merupakan sinyal aksiomatik bagi kaum kapitalis.
Rasional aksi pemerintah menyatakan akan melakukan "trade off" antara pertumbuhan dengan stabilitas ekonomi, dengan mengkoreksi besaran pertumbuhan, berlawanan dengan aksi-aksi pemerintah menggulirkan kembali BBM premium bersubsidi dan memberikan bonus kepada para pensiunan dan pegawai negeri. Premium, meskipun tidak termasuk dalam peningkatan Rp. 10 triliun pada alokasi APBNP yang direncanakan pada subsidi energi, namun juga menjadi beban negara, karena beban Pertamina yang disuruh menanggung subsidi itu, sama saja kantong kiri vs kantong kanan negara. Ditambah lagi banyaknya subsidi-subsidi yang dianggarkan dalam tahun fiskal 2018 ini.
Situasi krisis ekonomi di Indonesia saat ini sudah mulai hangat pula diperbincangkan para ekonom-ekonom, pengusaha dan para politisi. Secara eksternal, ketergantungan kita pada the Fed, sulit direspon seperti SBY merespon pada tahun 2013. SBY memotong asumsi pertumbuhan secara signifikan saat itu, karena dia tidak punya kepentingan politik, karena sudah dua periode memimpin. Meski resiko buruknya ekonomi saat itu menimpa suara partainya yang drastis turun.
Jika merujuk jalan pikiran ekonom Rizal Ramli, yang berkeyakinan masalahnya terletak pada situasi internal kita yang rapuh, situasi pasti semakin tidak meyakinkan. Namun, jika kita merujuk pada pengamat asing yang "netral", situasi yang ada juga sudah sangat buruk.
Saat ini, Bank Indonesia sudah terlanjur "membuang" 7 miliar dolar AS cadangan valas kita untuk menahan stabiltas kurs.
Kerja sama BI dan pemerintah serta intervensi dan segala janji mereka memang direspon positif dengan menguatnya rupiah. Tapi situasi ini pasti bersifat sementara. Karena, faktor-faktor irasional dalam pilihan kebijakan politik menjelang pilpres, seperti tadi soal subsidi dan terkahir soal "penghamburan" uang negara buat menggaji penasihat-penasihat lembaga Pancasila (BPIP), semakin membuat investor menarik diri.
Investor asing yang mengontrol pasar uang (38 persen bond), yang saat ini sudah "outflows" di kisaran 5 sampai 15 miliar dolar AS, akan terus lari dan kembali melemahkan rupiah.
Krisis saat ini tentu bisa berakibat lebih parah dari tahun 1998. Kenapa? 1) pada tahun 98 negara masih kuat (big government) untuk menjadi tumpuan hutang swasta dan pemerintah. Sehingga negara dapat meyakinkan kreditor. Sedangkan saat ini negara sudah lemah, karena terpecah dalam sistem yang banyak divisi serta pemerintah pusat yang kurang powerful.
2) saat ini kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan begitu besar. Meskipun porsi kekayaan oligarki pemilik modal 7 persen dari GDP kita (Sharma, 2016: 120-121) di bawah Brazil (8 persen) Meksiko (11 persen) Rusia (16 persen) dan Taiwan (16 persen), kaum oligarki ini, menurut Jusuf Kalla berbeda agama dengan mayoroitas rakyat.
Sebenarnya, dibanding negara negara tadi, ada masalah pribumi vs non pribumi juga, selain masalah agama. Dan situasi ini, sebuah ketimpangan, semakin dipersoalkan belakangan ini.
Ketimpangan dengan oligarki yang tidak disukai keberadaannya, atau versi Ruchir Sharma sebagai "Bad Billionaires, pasti akan memicu ketegangan sosial nantinya.
3. Pada tahun 98, ada tokoh tokoh bangsa yang mewakili hati nurani rakyat, seperti pertemuan Ciganjur saat dulu, menampilkan Amin Rais, Megawati, Sri Sultan dan Gus Dur. Saat ini kita mengalami krisis tokoh bangsa. Tokoh2 partai yang dibayang-bayangi kehidupan politik pro korupsi dan koruptor, tidak menghasilkan the hero. Sehingga, jika ada ketegangan sosial, susah mencari panutan.
Dengan demikian, krisis mendatang, jika tidak terhindarkan, akan memicu situasi sosial yang parah dan tidak terkendali. Ini bisa disebut sebagai patahan sejarah, sebuah diskontinuitas sejarah bagi Indonesia yang kita kenal saat ini.
Eggi Sudjana dan Krisis
Eggi tentu "notorious" buat sebagian orang, namun pahlawan buat sebagain yang lain. Jejak Eggi adalah jejak pemberontak. Dalam orde Suharto, Eggi Sudjana melawan pemaksaan azas tunggal Pancasila oleh rezim itu, membuat HMI MPO (sebuah ormas himpunan mahasiswa Islam anti Suharto yang bertentangan dengan HMI mendukung Suharto), bergabung dengan "jenderal-jenderal pemberontak" di Petisi 50, dan menghimpun kekuatan lawan Suharto via organisasi buruh dan mahasiswa.
Pada tahun 1998, dan masa krisis setelahnya, Eggi menjadi sentral figur kekuatan massa rakyat, yang disegani dan ditakuti, baik pada rezim Habibie, rezim Gus Dur, rezim Megawati dan rezim SBY.
Saat ini, dengan pengakuan 212, khususnya Imam Besar Habib Rizieq dan Amien Rais, atas ketokohannya, Eggi tentu akan kembali menjadi sentral pada kekuatan massa rakyat.
Dalam situasi krisis, kekuatan sentral politik akan berpusat pada pemilik massa besar yang dapat digerakan serta kalangan militer. Jika Eggi mendapatkan kepercayaan rakyat, khsusnya massa militan Islam, maka Eggi akan memimpin perundingan politik dalam situasi krisis, dengan para stake holder. Ini tentu adalah keniscayaan.
Pengakuan PA 212 atas ketokohan Eggi, sekali lagi, menjadi amanah bagi Eggi untuk mengantisipasi krisis yang akan berlangsung, sejauh apa? Pengalaman Eggi dan kedewasaannya saat ini, dibutuhkan untuk situasi Indonesia yang buruk di depan.
[***]Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC)
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
