RI Dipercaya Internasional Dan Nasib Poros Matim Dunia

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan acungkan jempol untuk Menlu Retno Marsudi dan semua diplomat yang telah bekerja keras mewujudkan pencapaian ini.

"Keanggotaan RI di DK PBB tidak hanya bermakna prestasi di panggung internasional. Ini juga menunjukkan keberhasilan Menlu dan para diplomat RI meyakinkan dunia tentang wajah dan kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya," ucap Bamsoet sapaan akrab Bambang, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6).

Sebelumnya, sudah tiga kali Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Keanggotaan terakhir pada periode 2007-2008. Satu dasawarsa kemudian, Indonesia mendapatkan lagi kepercayaan itu dari komunitas internasional.

"DPR menilai, betapa komunitas internasional sangat memercayai peran dan komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia," ujar Bamsoet.

Namun, tambahnya, kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Kepercayaan ini muncul berkat kerja keras dan konsistensi Menlu dan para diplomat yang melakukan kampanye dan lobi-lobi ke semua negara sahabat sejak pencalonan di 2016.

Dalam kampanye itu, Menlu telah mempresentasikan empat fokus Indonesia di DK PBB. Salah satunya, mewujudkan perdamaian di Palestina.

Untuk merealisasikan fokus itu, DPR pun siap membantu. Pimpinan DPR akan menugaskan Komisi I segera menggelar rapat dengan Kementerian Luar Negeri guna mematangkan dan melakukan pendalaman atas fokus dan peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

"Pemerintah dan DPR harus bisa memaksimalkan momentum ini demi kesejahteraan dan kemakmuran dunia pada umumnya," tandas Bamsoet.

Lantas bagaimana mengimplementasikan kebijakan Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo di pertemuan internasional.

Pakar intelijen dan pertahanan Susaningtyas Kertopati meminta agar keberhasilan menjadi DK PBB merefleksikan politik luar negeri Indonesia.

Visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus menjadi program utama di DK PBB, terutama terkait implementasi pilar kelima yaitu mewujudkan pertahanan maritim yang andal.

"Pertahanan maritim yang dapat menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat ditempuh melalui hard power dan soft power. Hard power ditempuh melalui Program MEF (Managed Extensibility Framework). Sedangkan soft power dapat ditempuh melalui diplomasi maritim. Sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat poros maritim dunia, diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik Laut Cina Selatan," papar Nuning, sapaan akrab Susaningtyas.

Dengan keikutsertaan sebagai anggota tidak tetap DK PBB, tambahnya, Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik. Para diplomat Indonesia dapat memperolehpolitical capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai Hukum Laut Internasional 1982.

“Indonesia dapat menyiapkan para diplomat yang akan mengawaki pos tersebut di PBB dalam bentuk tim terpadu. Tidak saja para pejabat Kemenlu, tetapi juga para pejabat dari berbagai instansi yang menangani pertahanan maritim, seperti perwira TNI AL, Bakamla, dan lain-lain," tuturnya.

Selain hard power dan soft power, tambah Nuning, Indonesia juga dapat mengoptimalkan smart power. Sebagai ASEAN leader, Indonesia dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani global security.

Smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Periode 2019-2020 dapat menjadi peluang Indonesia untuk menjadi global player sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia.

"Smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan ke beberapa Perwira Tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB. Seperti Perwira Tinggi TNI AL berbintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Libanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander). Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah," tandasnya. [nes]