Direktur RPI: Ke Depan DKPP Harus Bisa Progresif Dan Kreatif

Begitu kata Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo menilai enam tahun kiprah DKPP.

Menurut Analis Hukum Tata Negara ini DKPP memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas dan bermartabat.

Untuk itu jugalah dirinya mengigatkan DKPP untuk aktif harus lebih progresif dan kreatif dalam menegakkan marwah penyelenggara pemilu. Terutama dalam kasus yang muncul belakangan ini.

Seperti kasus suap ketua Panwas Kabupaten Garut, Jawa Barat Hasan Basri dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat yang dicokok oleh Tim Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri bersama Satgasda Polda Jawa Barat pada 24 Maret 2018.

Selanjutnya, pemicu bentrokan hingga menelan korban jiwa antar pendukung paslon pilkada di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel) diduga karena ketidaknetralan KPU dan Panwas. Bahkan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara meminta KPU dan Bawaslu Sumsel agar mengambilalih penyelenggaraan pilkada di Empat Lawang.

Kemudian, beberapa kasus proses rekrutmen penyelengara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang diduga terdapat kolusi, nepotisme dan transaksional jual beli jabatan.

Ia menilai langkah aktif dan progresif DKPP dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Misalnya, pengaduan dapat dilakukan secara online dan offline. Semua netizen juga dapat mengakses proses persidangan dengan melalui teknologi media sosial.

"Selanjutnya, dengan adanya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur sekretariat DKPP terpisah dari Bawaslu. Karena itu, perlu ada struktur sistem kerja yang baru untuk merevitalisasi tugas, fungsi dan wewenang seluruh stakeholders DKPP, termasuk tim pemeriksa daerah," ujar .

Lebih jauh Benny menilai selama dua periode ketua DKPP dijabat oleh mantan hakim Mahkamah Konstitusi, hal ini memberikan warna terhadap putusan-putusan DKPP yang lebih berkeadilan dan progresif.

"Saya juga mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran etika penyelenggara pemilu kepada DKPP supaya terwujud pemilu yang berintegritas dan bermartabat," ujarnya. [nes]