Apalagi, musibah yang terjadi pada Senin (18/6) sore itu diduga karena ada unsur kesengajaan.
Begitu kata Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Rolas B Sitinjak yang turut menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah yang telah menewaskan puluhan orang tersebut.
“KM Sinar Bangun mengangkut penumpang over kapasitas dan juga mengangkut puluhan sepeda motor,†katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (21/6).
Selain itu, Rolas juga menyoroti mengenai dugaan bahwa KM Sinar Bangun tersebut tidak memiliki manifest penumpang. Padahal ini merupakan data yang sangat penting mengenai jumlah penumpang yang diangkut kapal. Ketiadaan manifest penumpang tersebut kini membuat proses pendataan korban mengalami kesulitan.
“Dan rata-rata dalam kapal angkutan laut di perairan Danau Toba tidak menyediakan pelampung yang sesuai dengan kapasitas penumpang,†jelasnya.
Atas alasan itu, dia mendorong agar Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melakukan moratorium izin angkutan perairan/laut di Danau Toba sampai dengan faktor keselamatan penumpang benar-benar terjamin.
Kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi itu juga diminta untuk terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh angkutan laut di tanah air.
Lebih lanjut, Rolas menyampaikan apresiasi BPKN kepada Presiden Jokowi yang memastikan pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan korban.
“Artinya negara hadir dalam kejadian tersebut,†tegas pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.
[ian]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tragedi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara harus menjadi perhatian penting bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih harus terus ditingkatkan. 
