Kata Yusril, OSO Tidak Perlu Mundur Dari Hanura Untuk Nyalon DPD

OSO/RM

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUUxV1/2018, yang melarang pengurus partai menjadi calon senator tidak bersifat retroaktif atau berlaku surut.

Atas alasan itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Oesman Sapta Odang tidak perlu mundur dari posisi Ketua Umum Partai Hanura dalam melanjutkan pencalonannya sebagai anggota DPD di Pemilu 2019.

Putusan MK yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD tersebut keluar pada 23 Juli 2018, pukul 12.12 WIB. Sedangkan batas akhir pendaftaran bakal calon anggota DPD adalah 11 Juli 2018, 12 hari sebelum putusan MK itu keluar. Proses verifikasi pencalonan anggota DPD juga sudah selesai pada 19 Juli 2018.

Atas dasar itu, dia menganggap bahwa putusan MK tersebut belum berlaku untuk para calon anggota DPD di Pemilu 2019. Putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tahapan-tahapan Pemilu sudah berjalan.

“Proses pendaftaran bakal calon anggota DPD yang sudah selesai seminggu sebelum tanggal dibacakannya putusan MK. (Putusan itu) tidaklah menyebabkan proses pendaftaran yang telah dilakukan fungsionaris partai gugur dengan sendirinya," terang Yusril usai bertemu OSO, sapaan Oesman Sapta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Yusril menerangkan, prinsip putusan MK yang tak berlaku surut tercantum dalam Pasal 47 UU 4/2014 tentang MK. Jika putusan MK tersebut diikuti, akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Makanya, dia meminta KPU tidak menggunakan putusan MK itu untuk pencalonan anggota DPD di Pemilu 2019.

“Saya berpendapat tidak perlu dipatuhi. KPU juga seharusnya tidak sewenang-wenangnya menerapkan ini. Bisa kacau semua ini,” cetusnya.

Di kesempatan itu, Yusril juga mengkritik MK. Dalam pandangannya, MK telah melampuai kewenangan dengan mengeluarkan putusan tersebut. Menurutnya, kewenangan MK hanya menguji sebuah UU terhadap UUD 1945, apakah selaras atau tidak. MK tidak berwenang memerintahkan lembaga lain untuk melaksanakan putusan tersebut.

“MK telah jauh melampaui kewenangannya. MK hanya berwenang memutuskan apakah norma Undang-Undang yang diuji bertentangan atau tidak dengan konstitusi. MK tak dapat memberikan perintah atau arahan kepada suatu lembaga. Bagaimana penerapan keputusan MK, itu sepenuhnya menjadi kewenangan badan pembentuk Undang-Undang atau aparatur penyelenggara lainnya,” tuturnya.

Bagaimana tanggapan OSO? Dia memastikan menghormati dan mematuhi seluruh aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Karenanya, ia mendorong aparat penegak hukum bekerja sesuai aturan perundang-undangan, tidak melampaui kewenangan yang ada.

“Lembaga penegak hukum jangan melanggar hukum. Kalau aparat hukum melanggar hukum, bagaimana?" katanya.

Senator asal Kalimantan Barat itu juga meyakini, KPU akan bersikap independen dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Selama ini, KPU bekerja secara independen, tidak bisa diintervensi,” tandasnya. [ian]

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Kasus OTT Di Kemendikbud, Muhtar Said: KPK Jangan Seolah-olah Jadi Alat Politik
Politik

Kasus OTT Di Kemendikbud, Mu..

25 Mei 2020 22:50
Maruf Amin Minta Maaf, Andi Yusran: Pemerintah Tidak Boleh Sekadar Meminta Maaf, Tapi Upaya Ekstra Cerdas
Politik

Maruf Amin Minta Maaf, Andi ..

25 Mei 2020 21:42
Cerita AHY Rayakan Lebaran Idul Fitri Di Tengah Covid-19 Dan Tanpa Ibu Ani Tercinta
Politik

Cerita AHY Rayakan Lebaran I..

25 Mei 2020 20:58
Siti Fadilah Supari Kembali Dijebloskan Ke Penjara, Andi Arief: Siti Fadilah Bukan Koruptor Dan Penjahat Besar
Politik

Siti Fadilah Supari Kembali ..

25 Mei 2020 19:58
DPR Soal Kepmenkes The New Normal: Negara Belum Mampu Topang 100 Persen Perekonomian
Politik

DPR Soal Kepmenkes The New N..

25 Mei 2020 17:41
MUI: Selebaran Catut DP MUI Tolak Rapid Test Alat PKI Adalah Hoax!
Politik

MUI: Selebaran Catut DP MUI ..

25 Mei 2020 17:12
Pemerintah Keluarkan Kepmenkes The New Normal, Saleh Daulay:  Jangan Terlalu Gembira Dengan Aturan!
Politik

Pemerintah Keluarkan Kepmenk..

25 Mei 2020 15:37
Copot Kapolsek Tertidur, Kapolda Jatim Diminta Belajar Dari Menhan Prabowo
Politik

Copot Kapolsek Tertidur, Kap..

25 Mei 2020 15:16