BPJS Kesehatan Defisit Anggaran, Ketua DPR Minta Peserta Disiplin Bayar Iuran

Dia berharap, kondisi ini tidak mengganggu layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sejak awal beroperasi, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit anggaran atau kerugian. Pada 2014, kerugiannya sebesar Rp 183,3 miliar.

Di 2015, kerugian membengkak menjadi Rp 4,63 triliun. Satu tahun kemudian, kerugian naik lagi menjadi Rp 6,6 triliun. Di 2017, kerugian berhasil ditekan menjadi Rp 183,3 triliun.

Untuk tahun ini, sampai Mei saja, defisit sudah mencapai Rp 4,8 triliun. Jika merujuk ke Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan pada 2018, defisit diperkirakan mencapai Rp 8,03 triliun. Sebab, target pendapatan hanya Rp 79,77 triliun, sedangkan pembiayaannya mencapai Rp 87,80 triliun.

"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar mendesak BPJS Kesehatan untuk segera mengatasi defisit anggaran ini dengan tidak mengurangi pelayanan bagi masyarakat. BPJS Kesehatan harus mampu meningkatkan pendapatan serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang masih marak dalam pelayanan kesehatan," ujar Bambang dalam pesan elektronik, Jumat (27/7).

Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini juga mendorong Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji ulang kondisi keuangan tersebut. Selanjutnya, memperbaiki tata kelola keuangan yang ada serta berfokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan.

Terakhir, dia meminta masyarakat kelas menengah ke atas berpartisipasi aktif menyukseskan program BPJS Kesehatan.

"Saya mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam melakukan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan. Ini penting guna meminimalisir defisit anggaran dalam BPJS Kesehatan," tandas politisi Partai Golkar itu.

Kemenkeu, mengaku sudah punya strategi untuk menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan. Strategi itu dituangkan dalam bauran kebijakan yang mengupayakan tambahan penerimaan dari sumber lain sekaligus efisiensi operasional kegiatan BPJS Kesehatan.

"Kami minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit keseluruhan klaim yang sudah terjadi sampai enam bulan ini, lalu kami akan melihat trennya. Dari sisi neraca BPJS, tren tiap bulan adalah sama. Kami memandang itu perlu untuk dilihat dulu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, pekan lalu.

Kemenkeu telah berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk berkomunikasi dengan rumah sakit dan dokternya. Komunikasi dilakukan dalam rangka mengendalikan katastropik atau penyakit berbiaya tinggi, komplikasi, dan bersifat membahayakan jiwa penderitanya.

"(Pengendalian katastropik) itu belum masuk sebagai ukuran, itu dalam (kebijakan) jangka menengah panjang," tutur Sri.

Kemenkeu juga akan meneliti secara lebih detail biaya operasional BPJS Kesehatan supaya makin efisien. Kemenkeu akan mendorong BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan pihak lain agar iuran dari non-penerima bantuan iuran (PBI) bisa meningkat ketimbang hanya mengandalkan iuran dari PBI. [nes]