Gempa Lombok Pintu Akhiri Presidential Threshold 20 Persen

Gempa terbaru di Lombok berkekuatan 6,4 Skala Richter ditengarai membuat jumlah korban jiwa semakin banyak. Sementara dalam kondisi Lombok yang dilanda gempa, Indonesia akan menyelenggarakan pilpres.

Fahri mengatakan, bagi kalangan spritual, bencana seperti itu bukan gejala alam biasa tapi menghubungkannya dengan perilaku pemimpin.

"Artinya para pemimpin harus waspada. Dalam Kesultanan Sumbawa kalau ada bencana alam, sultan meminta para hulubalangnya untuk berpuasa selama satu atau dua minggu. Mereka percaya bencana alam terjadi karena pemimpin melakukan kesalahan, lewat bencana alam Tuhan menegurnya," papar Fahri dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Kandidat Pasangan Pilpres 2019, Kejutan Publik?' di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/8).

Menurutnya, gempa Lombok bisa saja terjadi karena ketidakadilan bagi partai politik akibat ketentuan presidential threshold. Dan, pihak yang bisa menghentikan dilema itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu, MK diharapkan segera menghentikan penerapan aturan presidential threshold dengan menggelar sidang karena ada gugatan terhadap aturan tersebut. Dan segera mengembalikan mekanisme pemilihan presiden sepenuhnya kepada parpol tanpa terkecuali.

"Sebab, kalau memakai threshold yang tinggi itu pasti tidak adil bagi parpol dan bagi masyarakat. Masyarakat misalnya tidak tahu kau suara mereka dipakai untuk pemilu di masa yang akan datang," papar Fahri.

Lanjutnya, penzaliman dari regulasi tersebut terjadi di depan mata dan ironisnya dibiarkan.

"Mungkin ada kutukan Tuhan di balik gempa Lombok," kata Fahri.

Dia berkeyakinan kalau MK memutuskan aturan presidential threshold kembali ke nol persen maka banyak partai yang akan mendaftarkan calonnya. Dan kompetisi Pilpres 2019 semakin semarak dan sesuai dengan yang harapan masyarakat. [wah]