Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Ketua DPR: OJK, BI dan PPATK Harus Buru Spekulan Dolar

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Jumat, 07 September 2018, 05:31 WIB
Ketua DPR: OJK, BI dan PPATK Harus Buru Spekulan Dolar
Bambang Soesatyo/RMOL
rmol news logo Tak boleh ada pihak yang menarik keuntungan dengan memanfaatkan merorotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Pada saat-saat seperti ini justru semua pihak harus bergandeng tangan menghadapi persoalan ketimbang memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk untung di tengah kesusahan.

Begitu kata Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/9).

Menurut Bambang penurunan rupiah terhadap dolar AS menjadi momentum besar dalam mewujudkan kepedulian rakyat terhadap bangsa dan negara.

"Inilah saatnya kita tunjukan kepedulian kita pada negara dan bergandengan tangan untuk mengatasi pelemahan rupiah. Jauhkan dari sikap mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan mengambil untung di tengah-tengah kesulitan bangsa," ujar Bambang.

Bambang pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertindak tegas terhadap spekulan dolar AS. Jaringan spekulan dolar AS harus diungkap dan persempit ruang geraknya guna mencegah terjadinya krisis keuangan.

Di sisi lain, Bambang mengharapkan masyarakat tetap tenang dan menghindari kepanikan. Depresiasi kurs tidak hanya terjadi pada rupiah. Sebab, negara lain seperti Turki, Argentina dan Afrika Selatan juga menghadapi persoalan serupa.

Mantan wartawan itu juga mendorong kalangan pengusaha terutama Kamar Dagang dan industri (KADIN) untuk ikut mencari solusi atas penguatan dolar AS yang sudah jadi persoalan global. Selain itu, Bamsoet, sapaan akrab Bambang,  juga meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia makin kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi pelemahan rupiah.

Hal yang juga jadi perhatian Bamsoet adalah upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah bisa memperluas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai instrumen penyangga daya beli rakyat.

"Karena daya beli masyarakat tergerus oleh menurunnya penerimaan rumah tangga, sementara harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak," ujarnya. [nes] 

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA