DPR: Aksi Mogok Guru Honorer, Evaluasi Bagi Pemerintah

Minggu, 16 September 2018, 09:20 WIB | Laporan: Sukardjito

Ilustrasi/Net

Mogok para guru honorer merupakan puncak dari persoalan penataan guru honorer di Indonesia.

"Aksi mogok guru honorer harus dijadikan momentum oleh pemerintah untuk segera membereskan persoalan ini. Apalagi, saat ini memasuki tahun politik, masalah ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah," kata Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (16/9).

Anang mengatakan, aksi tersebut adalah reaksi dari rencana pemerintah yang akan melakukan rekrutmen CPNS pada tahun 2018.

"Jika melihat data kebutuhan guru, saat ini kita membutuhkan 988.133 guru PNS di sekolah negeri. Meski data ini harus disinkronkan dengan data di Kementerian PAN RB, terkait dengan berapa kebutuhan guru PNS di Indonesia," ujar Anang.

Anang menegaskan, rencana Kemendikbud untuk mengangkat 100 ribu guru honorer menjadi PNS, jika memungkinkan ditambah kuotanya. Mengingat nasib guru honorer selama bertahun-tahun tidak memiliki kejelasan.

"Saya mendorong pemerintah untuk serius menyelesaikan persoalan guru honorer ini serta ada formulasi yang solutif atas persoalan guru honorer ini," demikian Anang. [jto]
Editor: Sukardjito

Kolom Komentar