Aturan Pemilu Sudah Ketat, Dana Haram Dinilai Sulit Masuk Kas Kampanye

Ilustrasi/Net

Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo memastikan aturan main soal dana kampanye saat ini sudah sangat baik.

Aturan tersebut diyakininya mampu menutup peluang masuknya dana haram ke caleg, parpol, maupun capres kontestan Pemilu 2019.

Keyakinan politisi senior Partai Golkar ini didasari dengan ketatnya pelaporan dana kampanye. Peserta Pemilu wajib melapor secara periodik. Tidak hanya di awal dan di akhir seperti Pemilu lalu.

"Dengan begitu, sumber dana akan ketahuan dengan jelas," ucapnya saat dihubungi, Minggu (7/10).

Namun begitu, peserta Pemilu tetap bisa menerima sumbangan dari pihak luar. semisal dari perusahaan importir. Menurutnya selama itu hasil keuntungan, tidak ada masalah.

"Yang penting sumber dananya bukan dari duit haram seperti duit korupsi, narkoba, atau kejahatan lainnya. Lain cerita kalau dana yang disumbangkan itu hasil mark up atau hasil kerja sama yang dampaknya merugikan masyarakat," terangnya.

Dalam Peraturan KPU dijelaskan, saat dilaporkan, peserta Pemilu harus mencantumkan sumber dana dan penyumbangnya. Juga ditekankan bahwa sumbangan itu bersifat sukarela, tidak dipaksa.

"Harus bebas dari kepentingan. Sukarela. Tidak boleh ada hubungan timbal balik. Seperti importir tadi. Kalau nyumbang karena dapat izin impor, itu tidak boleh. Sebab di situ ada hubungan timbal balik," paparnya.

Dengan aturan ini, Firman menyakini, seluruh peserta Pemilu tidak akan sembarangan menerima dana kampanye yang tidak jelas sumbernya. Jika masih sembarangan, mereka bisa mendapatkan sanksi tegas dari penyelenggara Pemilu.

Dari sisi perusahaan, Firman melihat, tidak begitu antusias menyumbang peserta Pemilu. Dia merasakan di partai tempatnya bernaung, Golkar. Belum banyak sumbangan yang diterima. Makanya, partai-partai lebih mengandalkan penerimaan yang bersumber dari para anggota dan simpatisan.

"Sekarang ini kan tidak banyak perusahaan mau nyumbang. Sekarang saja ini caleg dan parpol kesulitan mencari pendanaan. Makanya, kemarin-kemarin saya usulkan agar dana untuk saksi itu dibebankan ke APBN agar terpenuhi sistem Pemilu yang jujur dan adil," ujarnya. [nes] 

EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Harapan Pimpinan DPR, Jenderal Sigit Lebih Humanis Dan Aspiratif
Politik

Harapan Pimpinan DPR, Jender..

27 Januari 2021 13:56
Kecepatan Penyebaran Covid-19 Yang Tembus 1 Juta Kasus Harus Diimbangi Penguatan 3T Dan Pembatasan Mobilitas
Politik

Kecepatan Penyebaran Covid-1..

27 Januari 2021 13:48
Peluang JK Di Pilpres 2024 Terbuka Jika Mulai Dekati Nasdem, PAN, PKS Dan PPP
Politik

Peluang JK Di Pilpres 2024 T..

27 Januari 2021 13:41
Wisma Atlet Mulai Penuh, Bamsoet Minta Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Layanan RS
Politik

Wisma Atlet Mulai Penuh, Bam..

27 Januari 2021 13:35
Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai Bakal Calon Ketua Umum Ikatan Alumni ITB
Politik

Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai ..

27 Januari 2021 13:17
Legislator PKS Tidak Habis Pikir WNA China Masih Bisa Masuk Indonesia
Politik

Legislator PKS Tidak Habis P..

27 Januari 2021 13:13
Sudah Tembus Sejuta, Dimana Letak Keberhasilan Penanganan Pandemi Covid-19?
Politik

Sudah Tembus Sejuta, Dimana ..

27 Januari 2021 12:58
Covid-19 Tembus Sejuta, PKS: Jangan Malah Biarkan WN China Masuk Di Tengah PPKM
Politik

Covid-19 Tembus Sejuta, PKS:..

27 Januari 2021 12:41