Cepat Padamkan Karhutla Di Papua!

Melihat kondisi ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla), dan pihak terkait segera bergerak memadamkan kebakaran itu.

Dalam data yang dipegang Bamsoet, sapaan akrab Bambang, di dua hari terakhir ini telah terjadi peningkatan jumlah titik api (hotspot) di Papua bagian selatan. Dari 211 menjadi 298 titik. Titik api itu tersebar di hutan yang ada di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi.

"Harus segera dilakukan pemadaman. Sebab, peningkatan ini berpotensi membahayakan aktivitas penerbangan dan mengganggu kesehatan warga," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/10).

Bamsoet berharap, tidak ada penyebaran hotspot itu. Makanya, selain pemadaman, perlu juga dilakukan upaya untuk pencegahan penyebaran titik api. Kemudian, memberikan solusi berupa bantuan air atau pemadaman kepada wilayah yang terkendala akses sumber air, baik pemadaman melalui darat maupun udara (water bombing).

"Sebab, mayoritas titik api di Papua berada di daerah yang terisolasi" ujar Bamsoet.

Setelah titik api itu padam, lanjut Bamsoet, pihak-pihak terkait tidak boleh lengah. Harus tetap waspada. Sebab, musim kemarau masih panjang.

Kementerian LHK, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) didampingi Pemerintah Daerah untuk terus waspada terhadap meningkatnya kemunculan titik api di berbagai wilayah Papua, khususnya pada puncak musim kemarau.

"Kemudian, memberikan solusi riil dalam mencegah terjadinya kembali karhutla ataupun membuat aturan maupun kebijakan yang dapat mendukung hal tersebut," terang politisi Partai Golkar ini.

Tak lupa, Bamsoet juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkoordinasi dengan BMKG dalam mendapatkan data terupdate dari kemunculan titik api di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya karhutla.

Koordinasi ini amat penting guna mengantisipasi asap yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan.

Kemudian, dia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan Daerah ikut bergerak. Yaitu dengan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap dampak kebakaran lahan pada kesehatan masyarakat.

"Harus disiapkan kebutuhan obat-obatan dan alat medis bagi masyarakat. Ini penting mengingat asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat setempat, seperti kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)," tandasnya. [nes]