Direktur PSDPP: Indonesialeaks Bukan Platform Jurnalisme

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/10).

"Itu bukan platform jurnalisme, Indonesialeaks hanya medium release dari serangkaian penelusuran kasus rasuah, sehingga yang perlu diamati bukan soal jurnalistik. Membawa konten Indonesialeaks dari kacamata jurnalistik tentu tidak pada koridornya," jelas Dedi.

Dengan begitu, praktisi media Telkom University ini berpandangan, bisa saja, proses penelusuran isu berpedoman pada kaidah jurnalisme, hanya saja dalam penyajian memilih cara lain. Kendati demikian, namun Indonesialeaks juga tidak bisa ditinjau dari sudut UU Pers lantaran bukan media massa.

Dedi tidak menampik, jika peluang Indonesialeaks dapat dipidana jika kemudian ternyata fakta yang dimuat adalah kabar bohong alias hoax ataupun ada pihak yang keberatan dengan aktifitas dan publikasi Indonesialeaks dengan menggunakan UU yang relevan.

"Tetapi hemat saya bukan UU Pers, karena Indonesialeaks tidak memenuhi unsur Pers itu sendiri," pungkasnya.

Senada, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (KPSK) Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengkritisi penelusuran Indonesialeaks.

Menurutnya, Indonesialeaks menutup mata bahwa temuan tersebut ada kaitannya dengan politik yang saat ini sedang terjadi. Apalagi dalam temukan Indonesialeaks langsung menunjuk hidung dan sebut nama.

Menurutnya, jika mengacu teori jurnalistik, maka tidak boleh langsung menunjuk hidung dan sebut nama tanpa ada konfirmasi.

Selain itu, menurut penilaiannya, penelusuran Indonesialeaks tidak bisa dijadikan pijakan sebuah laporan jurnalistik. Terlebih hasil penelusuran mendahului proses pengadilan dengan menebar opini dan menyebut orang bersalah dalam kasus tersebut.

Ditambah juga Indonesialeaks sangat tendensius sehingga dipastikan dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu. [rus]