Kemendagri: Kepala Daerah Korupsi Juga Tanggung Jawab Masyarakat Pemilih

Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Akmal Malik Piliang menekankan, kepala daerah yang banyak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merupakan masyarakat pemilih.

"Yang bertanggung jawab pemerintah, masyarakat pemilih, partai, dan lain sebagainya," katanya dalam diskusi bertajuk "Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).

Untuk mencegah dan meminimalisir praktek korupsi kepala daerah, semua pihak diminta untuk membangun kesadaran masing-masing.

Bagi masyarakat pemilih misalkan, mereka harus mencari tahu track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan. Sementara bagi pemerintah, yakni membuat sistem yang baik yang tidak memberi celah bagi praktek korupsi.

"Kita berharap ada awareness tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat," pungkas Akmal Malik. [rus]