Justru, tuduhan itu menunjukkan Rizieq ingin diperhitungkan dalam konstalasi politik Indonesia.
"Cara ini juga merupakan upaya melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya, sehingga tetap berada dalam satu barisan dan imamah terhadap RS, yang ujungnya adalah untuk kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, Jumat (9/11).
Hendardi menegaskan, otoritas Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tidak mungkin dicampuri negara lain.
Persoalan 'bendera hitam' di rumah RS , hemat dia, tak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah juga aparat keamanan.
Menurut dia, Rizieq tengah berilusi dengan menuduh BIN di balik pengibaran bendera hitam tersebut.
"Dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban," tegasnya.
Setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Rizieq memang harus dilindungi pemerintah. Namun mesti diingat juga, terang Hendardi, status Rizieq adalah buron dari beberapa kasus yang melilitnya di Indonesia, di antaranya chat porno.
"Upaya dan bantuan yang telah dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi sudah jauh lebih dari cukup kepada RS sebagai WNI yang ada di luar negeri yang justru menghindar dari proses hukum di Indonesia," ujar Hendardi.
[wid]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tuduhan Rizieq Shihab (RS) bahwa pemerintah Indonesia melalui Badan Intelijen Negara (BIN) merekayasa kasus pengibaran bendera hitam di Arab Saudi, tidaklah logis. 
