Politisi PKS, Iskan Qolba Lubis juga menyebut penerbitan kartu nikah hanya akan menambah jumlah di saku rakyat, yang selama Joko Widodo berkuasa banyak menerbitkan banyak kartu.
"Terlalu banyak kartu yang harus dipegang rakyat. KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Nikah, dan kartu-kartu lain," ketusnya saat dihubungi wartawan, Senin (12/11).
Padahal, menurut Wakil ketua komisi VIII DPR RI itu, pemeritah bisa meminimalisir penggunaan kartu. Caranya, dengan menghubungkan semua data, baik itu data yang ada dalam buku nikah, KIS, KIP, dan PKH ke dalam satu kartu.
"Program tidak tepat karena hanya pemborosan anggaran," ketusnya.
"Apalagi harus dicetak dengan jumlah penduduk berapa biayanya? Saya yakin ini program belum diperhitungkan secara matang," pungkaa Iskan.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah meluruskan bahwa keberadaan kartu nikah tak menggantikan peran buku nikah sebagai bukti pencatatan pernikahan.
Menurutnya, kartu nikah merupakan implikasi logis dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).
"Bukan sebagai pengganti buku nikah. Buku nikah tetap terjaga," tutur Lukman di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta.
[ian]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Rencana pemerintah meluncurkan kartu nikah dinilai sebagai sebuah pemborosan anggaran. 
.:RMOL..jpg)
