Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan, Inas Nasrullah Zubir kepada
, Senin (19/11).
"Bisa saja bahwa praktik ini bermula dari kepala daerah sebelum-sebelumnya. Setahu saya begitu ya," ujar Inas, politisi Partai Hanura.
Hal itu menunjukan bahwa selama ini terdapat titik lemah dalam pengawasan serta perizinan di Bali sehingga memudahkan para pengusa Tiongkok yang ingin bermain curang dalam bisnisnya.
Praktik ini selain membahayakan para pengusaha lokal, juga berimplikasi kepada citra pariwisata Bali yang dikenal baik di seantero dunia. Dia berharap agar praktik demikian bisa ditanggulangi oleh Pemprov Bali.
"Ini adalah bukti bahwa selama ini pengawasan Pemda Bali sangat lemah sehingga mudah kecolongan," pungkas Inas.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: