Pemerintah Harus Tempuh Diplomasi Atas Upaya Militerisasi Di Pasifik

Rencana itu disampaikan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungan ke Papua Nugini 17 November lalu. Dia beralasan pangkalan AL itu untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara-negara di Asia Pasifik.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta negara-negara sahabat menahan diri menyikapi pernyataan tersebut. Menurutnya, kawasan Asia Pasifik harus bebas dari unsur militer.

"Jangan lakukan militerisasi di kawasan Asia Pasifik," katanya dalam keterangan pers, Senin (26/11).

Secara spesifik, Abdul Kharis mendorong pemerintah Indonesia bertindak dan merespons pernyataan AS. Salah satunya dengan meningkatkan upaya diplomasi.

"Pemerintah Indonesia perlu segera mengedepankan upaya diplomasi untuk mewujudkan keamanan regional kawasan. Sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif demi perdamaian dunia," terangnya.

Abdul Kharis menduga bahwa rencana AS tersebut menjadi langkah untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik. Meski dengan dalih untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara Pasifik.

"Hal tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan tensi politik di Asia Pasifik," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. [wah]