Serangan Pekerja Di Nduga Memberi 2 Pesan Khusus Rakyat Papua Pada Pemerintah

Para korban tewas ini merupakan pekerja konstruksi dari PT. Istaka Karya (BUMN), yang sedang membangun jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.

Pembantaian diperkirakan terjadi Sabtu (1/12) pekan lalu. Seorang prajurit TNI dinyatakan gugur saat ratusan anggota KKB dipimpin Egianus Kogoya itu juga menyerang Pos Yonif 755/Yalet yang berjarak 10 kilometer dari Distrik Yigi. 

Pemerhati infrastruktur publik, Suhendra Ratu Prawiranegara menganalisa kejadian tragis ini memberi gambaran bahwa pemerintah belum berhasil memberikan rasa aman dan nyaman di Papua.

Keistimewaan dan perlakuan khusus yang diberikan pemerintah selama ini, khususnya dari sisi infrastruktur dan alokasi anggaran yang besar, ternyata belum menjawab persoalan substansial yang terjadi di Papua.

"Sepertinya pemerintah harus merumuskan kembali perencanaan program pembangunan di Papua," kata dia melalui keterangan pers, Rabu (5/12).

Menurut dia, patut diduga ada pesan khusus yang ingin disampaikan masyarakat Papua dengan adanya pembunuhan puluhan orang tak bersalah di Kabupaten Nduga tersebut.

Kemungkinan pertama, kata dia, pesan bahwa pembangunan infastruktur bukan jawaban atas persoalan utama di wilayah paling timur Indonesia itu.
 
"Karena beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo baru saja mengunjungi Papua untuk memonitor progres pembangunan Jalan Trans Papua," ulasnya.

Selama ini diketahui pula Presiden Jokowi sudah sering kali mengunjungi Papua.

"Yang kedua, mungkin seyogyanya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membangun SDM (manusia) Papua terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembangunan fisik infrastruktur," lanjutnya.

Ia memprediksi kejadian pembantaian pekerja konstruksi di Papua ini akan membuat kekhawatiran para pekerja pendatang yang berasal dari luar Papua.

"Kemungkinan akan berdampak pada muncul rasa dan sikap enggan bagi para pekerja yang berasal dari daerah lain untuk bekerja di Papua. Tentu hal ini akan membuat pembangunan Papua menjadi terhambat," terang Suhendra.[wid]