Menanggapi hal itu, pegiat maritim dan energi Mahyudin Rumata menilai bahwa seharusnya yang menjadi tuntutan SP PLN bukan pergantian direksi.
Menurutnya, SP PLN harus berani menolak partai politik yang ingin menguasai dan menekan PLN. Dia curiga selama ini banyak parpol yang ingin menjadikan PLN sebagai bahan bancakan semata.
"Seharusnya SP PLN berani melakukan aksi besar-besaran terhadap partai politik yang selama ini selalu melakukan tekanan terhadap manajemen PLN," ujar Yudi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/12).
Sambungnya, tekanan kepada PLN terkait dengan ikut campurnya oknum parpol dalam proyek-proyek strategis yang dijalankan perusahaan.
"Biasanya untuk cawe-cawe proyek di PLN dengan membawa perusahaan ini sebagai tempat bancakan," beber Yudi.
Yudi yang juga aktif dalam pemberdayaan masyarakat di bidang energi sangat mendukung penuh jika tuntutan SP PLN adalah menolak keterlibatan parpol dalam proyek PLN.
"Kami akan mendukung penuh perjuangan SP PLN jika melakukan aksi tolak parpol yang selama ini selalu melakukan tekanan kepada PLN," pungkasnya.
[wah]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: