Kemendagri: Jilbab Masuk Kerah Bukan Kewajiban, Cuma Anjuran

Jumpa pers di Kemendagri/RMOL

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang berisi tata cara berseragam tidak melarang penggunaan jilbab bagi para pegawai perempuan.

Penegasan itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (14/12).

Hadi menjelaskan bahwa tata cara berjilbab yang tertuang dalam Inmendagri No. 225/10770/SJ tahun 2018 angka 3 B bukan berisi kewajiban. Sebab, diksi yang digunakan adalah “agar” bukan “wajib”.

Dengan kata lain, aturan itu sebatas anjuran dan bukan suatu kewajiban.

"Imendagri tersebut khususnya angka nomor 3 huruf B dinyatakan khusus untuk perempuan bagi yang berjilbab ‘agar’, ada kata ‘agar’, ‘agar’ dimasukkan jilbabnya ke kerah pakaian supaya rapih. Maksudnya adalah untuk kerapihan. Imendagri tersebut tidak merupakan larangan," urainya.

Dia juga menjelaskan bahwa ruang lingkup Imendagri itu bersifat internal. Hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

“Jadi instruksi Mendagri tersebut tidak mengatur sampai kepada daerah, provinsi, kabupaten kota, hanya di Kemendagri," tegasnya.

Namun demikian, karena banyak polemik yang berkembang, pihaknya secara resmi mencabut Imendagri tersebut.

"Sehingga pada hari ini dinyatakan Inmendagri tersebut dicabut tidak berlaku lagi," tutup Hadi. [ian]

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi
Politik

Soal Reshuffle, Gerindra Pas..

14 April 2021 17:57
Pengurus PPP Sambangi DPP PKS Saat Ramadhan, Ini Yang Akan Dibahas
Politik

Pengurus PPP Sambangi DPP PK..

14 April 2021 17:56
Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa, Warga Yang Sudah Terjadwal Tak Perlu Ragu
Politik

Vaksinasi Tidak Batalkan Pua..

14 April 2021 17:44
Jadi Tokoh Parpol Paling Diinginkan Jadi Presiden 2024, Golkar: Aspirasi Arus Bawah Semakin Meluas
Politik

Jadi Tokoh Parpol Paling Dii..

14 April 2021 17:23
Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente
Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor M..

14 April 2021 17:20
23 Tahun Reformasi, Zulhas Sedih Lihat Supermarket Penuh Barang Impor
Politik

23 Tahun Reformasi, Zulhas S..

14 April 2021 16:59
Panitia PON Papua Diminta Antisipasi Dua Masalah Non Teknis
Politik

Panitia PON Papua Diminta An..

14 April 2021 16:51
Propam Luncurkan Aplikasi Pelaporan, Pimpinan Komisi III: Lapor, Kalau Ada Polisi Tidak Disiplin
Politik

Propam Luncurkan Aplikasi Pe..

14 April 2021 16:50