Saksi Ahli Kubu OSO: KPU Tidak Taat Hukum

Oesman Sapta Odang/Net

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama artinya tidak taat hukum dengan mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam gugatan mengenai pencalonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), sebagai anggota DPD RI.

Pakar hukum administrasi tata negara, Prof Zainal Arifin yang dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak penggugat, menegaskan, putusan PTUN sesungguhnya sudah final dan mengikat. Putusan itu harus dijalankan selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
"Artinya ada kewajiban bagi penyelenggara untuk menjalankan putusan pengadilan. Kalau tidak, maka ada masalah tidak taat pada hukum," katanya dalam sidang gugatan OSO di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).

OSO menggugat karena KPU tidak mau menjalankan perintah putusan PTUN yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA). Dua lembaga hukum itu sudah memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).  

Namun keputusan itu tidak diindahkan. KPU beralasan memegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bahwa pengurus partai politik tak boleh rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

OSO bersikukuh putusan MK tersebut baru berlaku pada Pemilu tahun 2024 nanti.

Terkait itu, Prof Zainal mengingatkan sebagai lembaga, pejabat KPU sesungguhnya merupakan pejabat tata usaha negara.

"Sehingga pejabat negara harus taat tidak bertentangan dengan ketentuan yang lainnya. Kalau UU 7/2017 menjelaskan putusan TUN mengikat dan wajib dijalankan tiga hari hal itu mengikat secara moral," tegasnya. [wid]
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02