Isu Maritim Harus Jadi Tema Tersendiri Debat Pilpres

Hal ini mengingat bahwa posisi laut dan berbagai sumber daya yang terkandungnya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik serta pertahanan dan keamanan adalah masa depan bangsa.

"Selama 73 tahun Indonesia berdiri, kita bersepakat bahwa kita adalah bangsa kepulauan dengan dikelilingi lautan sebagai penghubung. Debat capres sebagai ajang penyampaian gagasan, visi, misi dan program kerja capres kedepannya jika terpilih nanti, merupakan ajang penilaian publik bagaimana pola pikir kandidat pemimpin negara tersebut," ujar Ketua KNTI Marthin Hadiwinata dalam keterangannya, Jumat (11/1).

Dalam debat capres kita dapat menilai ke mana kelak orientasi pembangunan pada masa pemerintahnya. Maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2019 harus memasukan isu kemaritiman dalam tema debat.

"Sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa kebesaran, kejayaan, kesentausaan dan kemakmuran negara kita hanya dapat dicapai apabila kita menguasai lautan. Itu kata Bung Karno tanggal 6 Oktober 1966 di atas geladak RI Tjandrasa," beber Marthin.

Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sebagai Capres nomor urut 01 mengusung visi utama Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Alangkah baiknya, jika debat capres ini menjadi sarana pasangan Capres petahana memaparkan capaian kinerja masa pemerintahannya serta mengenalkan program lanjutannya dalam bidang kemaritiman.

Kemudian, dari pasangan Prabowo Subianto sebagai Capres nomor urut 2dapat menjadikan debat capres ini sebagai evaluasi kinerja petahana sekaligus mengenalkan visi, misi dan program kemaritiman yang harusnya dapat lebih baik.

"Sehingga perdebatan besar gagasan kemaritiman Indonesia dapat membuahkan arah gerak besar negara kelautan dan kepulauan Republik Indonesia yang lebih baik," harapnya.

Masih ada waktu KPU untuk memutuskan dan memasukan tema kemaritiman sebagai agenda tersendiri dalam debat capres, agar debat capres ini sesuai dengan kepribadian bangsa yang memiliki sejarah panjang kejayaan maritim.

"Sehingga dalam masa kepemimpinan presiden pola pembangunan tidak kalang kabut. Karena memiliki pijakan yang sesuai dengan karakteristik bangsa dan negaranya," pungkasnya.

KNTI yang dimotori oleh pengurus DPD KNTI Kota Semarang menggalang dukungan untuk petisi meminta KPU menjadikan isu kemaritiman sebagai debat tersendiri. Petisi yang digalang oleh KNTI tersebut dapat dibuka dan diisi pada laman berikut: https://bit.ly/2ssXxmB. [rus]