Foto Asusila Diduga Ketum PB HMI Sudah Dilihat, Ini Respon Akbar Tanjung

Akbar Tanjung/Net

Keputusan Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB-HMI) memecat ketua umum PB HMI, Saddam Al Jihad dinilai telah melanggar anggaran dasar organisasi.

Mantan Ketum PB HMI periode 1971-1974, Akbar Tanjung menilai keputusan memecat Saddam harus memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

"Saddam itu adalah ketum PB HMI hasil Kongres, kalau seandainya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh katakanlah tokoh-tokoh HMI atau kader-kader HMI melalui suatu mekanisme yang tidak diatur dalam AD/ART berkaitan dengan soal posisi ketua umum PB HMI, tentu bisa dianggap tidak sejalan atau tidak sesuai," ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Minggu (13/1).

Akbar menekankan, jika perlu dilakukan pergantian jabatan ketua umum, harus melalui forum tertentu dan itu disepakati oleh pihak-pihak yang terkait sesuai aturan.

"Pengetahuan saya, instansi pengambilan tertinggi suatu organisasi adalah Munas, Kongres, Muktamar, yang juga mempunyai kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan sekaligus bisa bilamana perlu melakukan pergantian terhadap pengurus," jelasnya

Soal isu asusila yang dialamatkan pada Saddam, mantan ketum Partai Golkar ini memilih untuk berprasangka baik.

"Saya diperlihatkan foto (asusila diduga Saddam), terus terang saja respon saya yang pertama saya tidak langsung menganggap itu Saddam karena saya kira bukan Saddam, jika itu Saddam, jadi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu Saddam," demikian Akbar.[wid]
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Diminta Sikapi Teror Ke Panitia Diskusi UGM, Ali Rif'an: Jokowi Harus Belajar Dari AS, Persoalan Kecil Bisa Jadi Besar
Politik

Diminta Sikapi Teror Ke Pani..

02 Juni 2020 05:27
Jauh Sebelum Ada Pandemik Covid-19, Kondisi BUMN Sudah Banyak Yang Sekarat
Politik

Jauh Sebelum Ada Pandemik Co..

02 Juni 2020 05:04
Apresiasi Penangkapan Nurhadi, Roy Suryo: Sekarang KPK Tinggal Tangkap Harun Masiku
Politik

Apresiasi Penangkapan Nurhad..

02 Juni 2020 04:53
Ugal-ugalan Dalam Kelola Negara, Faisal Basri: Pemerintahan Jokowi Seperti Titah Raja
Politik

Ugal-ugalan Dalam Kelola Neg..

02 Juni 2020 03:50
Jelang Pemberlakuan New Normal, MPR Minta Pemerintah Pastikan Masyarakat Paham Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Jelang Pemberlakuan New Norm..

02 Juni 2020 03:28
Kamrussamad Duga Dana Covid-19 Untuk BUMN Muluskan Langkah Erick Thohir Capres 2024
Politik

Kamrussamad Duga Dana Covid-..

02 Juni 2020 02:52
Naiknya Ambang Batas Parlemen Dikhawatirkan Kurangi Prinsip Representasi Dan Keterwakilan
Politik

Naiknya Ambang Batas Parleme..

02 Juni 2020 02:31
Alasan Sebut Din Syamsuddin Dungu, Ade Armando: Saya Pendukung Jokowi, Maka Isu Pemakzulan Presiden Perlu Diperhatikan
Politik

Alasan Sebut Din Syamsuddin ..

02 Juni 2020 02:27